Jakarta – Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mendesak pembatalan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020 dikarenakan telah melanggar Permendikbud No. 44 Tahun 2019.

“Ini sudah jelas-jelas melanggar. Salah satu contohnya, menurut Permendikbud, Petunjuk Teknis (juknis) harus mengikuti zonasi, tapi dilapangan malah langsung ke pembatasan usia. Untuk DKI Jakarta sendiri, kuota zonasi harusnya sebesar 50 %, tapi sekali lagi pada kenyataanya hanya 40 % kuota zonasi yang diberikan.” ungkapnya.

Lebih lanjut Arist mengatakan, bahwa juknis yang berlaku di DKI Jakarta saat ini sudah termasuk melanggar hak perlindungan anak. Karena dalam Undang – Undang Perlindungan Anak dikatakan setiap anak memiliki hak perlindungan non-diskriminasi, akan tetapi pada kenyataannya, telah terjadi diskriminasi usia.

“Berhentilah melakukan pembohongan publik. Karena PPDB DKI Jakarta 2020 ini sama sekali tidak sesuai dengan Permendikbud yang ada. Kalau tidak sesuai jangan dikatakan sesuai. Segeralah saja dibatalkan dan diatur ulang. Agar jargon education for all itu benar – benar terjadi” tegas arist.