BANTU MEMEDIASI: Wabup Tanggamus AM. Syafi’i mendatangi langsung Kantor DPMD setempat untuk memediasi DPMD dengan aparat pekon yang mempertanyakan pencairan Dana Desa, Jumat (28/2).

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanggamus ramai didatangi perwakilan aparat pekon dari beberapa kecamatan, Jumat (28/2). Kehebohan di kantor tersebut bahkan sampai membuat Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafi’i, S.Ag. mendadak mendatangi Kantor DPMD untuk memberikan solusi.

Ditemui usai berdialog dengan perwakilan aparat pekon dan pegawai DPMD Tanggamus, Wabup Syafi’i menjelaskan seputar kehebohan yang terjadi di Kantor DPMD. Menurutnya situasi itu berkaitan dengan pencairan Dana Desa.

“Karena ada hal-hal administratif yang belum rampung dari pemerintahan pekon, maka siang ini kondisi Kantor DPMD agak ramai. Saya ke sini untuk memantau langsung dan bersama-sama memberikan solusi,” ujar wabup.

Pencairan Dana Desa, tegas Wabup Syafi’i, ada rangkaian proses administrasi yang mutlak diselesaikan oleh pemerintahan pekon bersama jajarannya. Yaitu penyerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tidak bisa instan begitu saja dicairkan. Jika pemerintahan pekon belum merampungkan persyaratan administratif, maka konsekuensinya pencairan Dana Desa di pekon yang bersangkutan pasti akan terhambat.

“Dan saya tegaskan, bukannya pemkab yang menghambat (pencairannya). Namun karena aparat pekonnya belum menyelesaikan proses administrasinya. Cepat atau lambatnya pencairan Dana Desa itu, tergantung cepat atau lambatnya pemerintah pekon sendiri. Sementara rekan-rekan di DPMD memang sudah bekerja sangat keras untuk memandu dan membantu para aparat pekon. Oleh karena itu saya sangat berharap seluruh aparat pekon, terlebih Pj. Kakon yang berlatarbelakang Aparatur Sipil Negara, agar dapat memberikan contoh sekaligus teladan untuk para kakon lainnya,” ungkap Syafi’i.

Dalam kondisi seperti ini, Wabup Tanggamus menegaskan, sangat diperlukan sinergi dan kerjasama antar-aparat pekon bersama Badan Hippun Pemekonan (BHP). Terutama untuk menuntaskan APBDes, sehingga pencairan Dana Desa tidak terganjal oleh persyaratan-persyaratan administratif.

“Semua lini pemerintahan pekon harus bersinergi dan bekerjasama dalam menjemput pencairan Dana Desa ini. Tidak bisa hanya dibebankan kepada satu orang. Sebab ini demi kepentingan masyarakat, demi pembangunan bagi masyarakat. Sebenarnya para aparat pekon tidak perlu saling menunggu. Pekon mana yang persyaratan administratifnya sudah selesai, segera akukan ke DPMD. Agar pencairan Dana Desanya pun bisa segera diproses. Dengan catatan persyaratan itu sudah tidak ada kesalahan. Dengan demikian pekon yang sudah selesai, sudah mengajukan, dan Dana Desanya sudah dicairkan itu, dapat menginspirasi pekon-pekon yang belum,” imbau Syafi’i.

Sudah Overlimit, Baru 60 Pekon Serahkan LKPj, APBDes masih Nihil

KASI Kelembagaan, Pendapatan, dan Kekayaan Pekon DPMD Tanggamus Riza Maulana menjelaskan, yang tadi pagi datang ke Kantor DPMD adalah perwakilan aparat pekon dari Kecamatan Gisting, Pugung, Bandarnegeri Semuong, Kotaagung, Wonosobo, dan Ulubelu.

“Hari ini adalah limit akhir penyerahan APBDes. Pun demikian belum ada pekon menyerahkan (APBDes) secara administratif. Baru ada yang menyerahkan secara lisan, yaitu dari Kecamatan Pugung ada lima pekon dan Kotaagung satu pekon. Kalau LKPj, baru 60 pekon yang sudah menyerahkan,” beber Riza.

Pekon yang sudah menyerahkan LKPj dan APBDes pun, tidak bisa langsung diterima dan Dana Desanya dicairkan. Sebab tetap harus dikroscek dan diverifikasi. Jika memang ada kesalahan, walaupun ini sudah overlimit waktunya, tetap akan dikembalikan untuk dibenahi.

“Jadi bukan berarti karena sudah overlimit, lalu kami asal menerima (APBDes). Tidak begitu. Tetap harus dikroscek dan diverifikasi. Bisa saja menyerahkan LKPj bersamaan dengan APBDes. Tetapi kami di DPMD tetap mendahulukan pemeriksaan LKPj-nya,” kata dia.

Terkendala di Tingkat Pekon

KETERLAMBATAN pencairan dan pendistribusian Dana Desa di Tanggamus, menurut Riza Maulana, kendalanya terletak di tingkat pekon sendiri. Hal itupun diamini Wakil Bupati Tanggamus. Dia menyebutkan, DPMD sudah tidak kurang memberikan sosialisasi baik normatif maupun administratif, sudah mengumumkan, bahkan sudah me-warning seluruh aparat pekon.

“Kalau versi di tingkat pekon, ada beragam alasan yang membuat mereka terlambat menyerahkan LKPj dan APBDes. Tiga alasan klasik terpopulernya antara lain faktor peraturan bupati, alasan pilkakon, dan ad yang beralasan menunggu audit Inspektorat. Padahal semua alasan itu sudah ada solusinya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang menghambat aparat pekon untuk menyelesaikan LPKj dan APBDes,” tandas Riza. (ayp)