TRANSLAMPUNG.COM, PESIBAR _Dinas PMPTSP Sosialisasikan Kebijakan Penanaman Modal untuk pelaksanaan Perizinan perusahandi daerah sesuai Undang-Undang Cipta Kerja yang dihadiri sekaligus dibuka langsung oleh Wakil Bupati, bertempat di Aula Hotel Monalisa, Selasa, (21/6/2021)

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI beserta seluruh Kepala OPD dan dengan Narasumber Bapak Husep Saipudi dari Universitas Lampung dan Bapak Paris Ramadhan dari Dinas PMPTSP Pringsewu.

Wakil Bupati Zulqoini Syarif menyampaikan bahwa, sosialisasi ini memiliki makna yang sangat penting dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, karena berbagai hal disampaikan disini terkait dengan kebijakan–kebijakan penanaman modal dalam negeri tahun 2021 yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi dunia usaha yang akan menanamkan modal.

“Semoga forum ini dapat memacu dan memotivasi para pelaku usaha/investor untuk menananamkan modalnya di Kabupaten Pesibar, apalagi ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional dan imbasnya juga melanda daerah-daerah maka inovasi berupa kemudahan–kemudahan untuk menarik investasi merupakan hal yang harus dilakukan,” ujarnya ketika memberikan sambutan.

Ia juga mengatakan, Pemerintah Pusat harus berupaya semaksimal mungkin dengan menyederhanakan perizinan yang ada diseluruh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha seperti apa yang tertuang dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pesibar sebagai otonomi baru yang sedang berkembang dengan beragam produk unggulan khas daerah yang dimiliki apabila dikelola dengan baik bukan tidak mungkin akan menjadikannya sebagai kabupaten pilihan para investor ditambah lagi dengan kemudahan dan inovasi perizinan yang diberikan,” kata dia.

Selain itu, Zulqoini juga berharap Investasi yang masuk tetap harus dikendalikan agar betul–betul bisa mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Disamping itu, pengendalian terhadap arus investasi juga diperlukan agar investasi yang dilakukan senantiasa selaras dengan kebijakan penanaman modal dan pembangunan ekonomi nasional, sehingga terjadi sinkronisasi yang harmonis antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

“Karena pembangunan daerah merupakan salah satu pilar keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keselarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional perlu untuk terus ditingkatkan. Saya berharap agar Pemerintah Pusat tidak terlalu sering merubah aturan dan ketentuan tentang penanaman modal, karena hal ini dapat membuat energi pemerintah daerah terkuras untuk selalu melakukan penyesuaian, bahkan perubahan aturan dan ketentuan yang terlalu sering tersebut, dapat berpotensi menghambat arus investasi,” pungkas Mantan Kepala BKD Pesibar ini. (*)