TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), sepakat akan mengusulkan pembenahan dalam Pasal-Pasal UU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR RI.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Ponco Nugroho, pasca rapat bersama SPSI saat penyampaian aspirasi penolakan Omnibus Law di Ruang Rapat Komisi III Kantor DPRD Tubaba, Senin (19/10/2020) pukul 10.45 Wib.

“Setelah melalui proses Diskusi bersama sejak pukul 09.00 Wib. Kami DPRD menyatakan siap mendukung aspirasi yang disampaikan SPSI Tubaba, yang mana hasilnya sepakat bukanlah penolakan sepenuhnya, melainkan hanya pembenahan Pasal-Pasal krusial terutama yang dianggap merugikan buruh,” kata Ponco.

Tidak dapat dipungkiri, lanjut dia, karena dalam UU Omnibus Law juga terdapat aturan yang menguntungkan, seperti terbukanya investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Untuk itu, DPRD Tubaba sedang menunggu draft yang pasti dari Pusat, baru kemudian dilakukan usulan Perbaikan Pasal-Pasal yang tidak disetujui.

Sementara itu, Ketua SPSI melalui Wahyudi selaku Pengurus Unit Kerja mengatakan. Bahwa pihaknya memang menolak Omnibus Law, namun terfokus pada Pasal-Pasal yang bertolak belakang dari UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

“Kami berharap agar DPRD Tubaba bisa segera mungkin melakukan usulan pembenahan tersebut, guna menjaga hak-hak dan kesejahteraan buruh,” imbuhnya. (D/R)