MESUJI — Ratusan Buruh di Kabupaten Mesuji, yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menolak Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cilaka yang akan di sahkan oleh pemerintah pusat dalam waktu seratus hari kerja. Penolakan ini di warnai dengan aksi unjuk rasa yang digelar di Halaman Kantor Bupati Mesuji di Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Selasa (28/1).

Penolakan tersebut di lakukan karna (RUU) tersebut dianggap tidak berpihak kepada Pekerjaan atau Buruh. (KSBSI) menilai (RUU) Omnibus Law Cilaka tersebut bukan solusi terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurut koordinator aksi unjuk rasa Ponijan mengatakan, jika (RUU) Omnibus Law Cilaka ini di sahkan oleh pemerintah menjadi UU, maka akan berdampak buruk bagi para Buruh atau Pekerja.

“RUU Omnibus Law Cilaka bukan solusi untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan, namun malah bisa berdampak memiskinkan kaum pekerja atau Buruh khususnya kami yang ada di Kabupaten Mesuji umumnya bagi rekan-rekan buruh se-indonesia,”ujar Ponijan

Selain itu lanjutnya, potensi hilangnya hak atas upah minimum atau pesangon di ganti dengan istilah tunjangan PHK sebesar enam bulan yang sebenarnya mendapatkan 38 bulan fleksibilitas pasar kerja mudah merekrut dan mudah mem PHK, tenaga kerja asing bisa bebas bekerja di Indonesia, potensi hilang nya BPJS, dan hilang nya sanksi pidana bagi para pengusaha.

“Berangkat dari kondisi riil inilah, kami dari KSBSI menolak dan meminta pemerintah membatalkan RUU Omnibus Law Cilaka tersebut karna akan menimbulkan dampak kemiskinan bagi para pekerja atau Buruh,”lanjutnya.

Aksi unjuk rasa yang di gelar para buruh di depan kantor Bupati tersebut mendapatkan tanggapan dengan di perbolehkan nya beberapa perwakilan koordinator unjuk rasa untuk masuk kedalam ruangan Sekertaris Daerah (Sekda) untuk menyampaikan aspirasinya.

Pelaksana tugas harian (Plh) Sekertaris Daerah Kabupaten Mesuji Drs.Edison Basid menyampaikan, bahwa pihaknya pun sepakat untuk menolak beberapa point yang dinilai tidak memihak dan mensejahterakan para pekerja dan buruh.

“Kita sepakat untuk menolak poin-poin yang berisi tentang hal-hal yang tidak mensejahterakan para Pekerja atau Buruh dan masyarakat miskin. Untuk itu, kami akan menindak lanjuti tuntutan para pekerja atau Buruh yang tergabung dalam KSBSI ini,”ucap Edison

Setelah puas mendengar tanggapan yang diungkapkan oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang disampaikan oleh Plh Sekda didampingi Asisten serta beberapa kepala OPD tersebut, para pengunjuk rasa pun lantas membubarkan diri dengan tertib dari Halaman Kantor Bupati Mesuji. (Nara)