TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)– Dalam rangka menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, sampaikan aspirasi ke DPRD setempat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III Kantor DPRD Tubaba, Senin (19/10/2020) pukul 09.00 Wib. Yang dihadiri Ketua DPRD beserta anggota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta perwakilan SPSI Tubaba sebanyak 18 orang.

Dikatakan Ketua SPSI Tubaba Boyman, dalam rapat penyampaian aspirasi tersebut. Bahwa pihaknya menginginkan DPRD setempat bisa mendukung penolakan mereka terhadap Pasal-Pasal krusial khususnya yang menyangkut tenaga kerja, dan bertolak belakang dengan UU Nomor 13 tahun 2003.

“Seperti Pasal 156 tentang pesangon pensiun yang berkurang dan dianggap tidak sesuai seperti UU Ketenagakerjaan. Untuk itu Kami menolak UU Omnibus Law, dan kami berharap DPRD setempat dapat mendukung aspirasi kami dengan membuat surat dukungan agar kemudian pula rekan-rekan buruh yang dibawah tidak ada gejolak,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Ponco Nugroho, bahwa pihaknya selalu mendukung apapun aspirasi masyarakat, tetapi dengan catatan harus memiliki kejelasan tujuan yang diinginkan, karena tidak mungkin jika menolak sepenuhnya.

“UU ini sudah disahkan, jangan sampai hanya gara-gara satu pasal membuat kita menolak, ini perlu penjelasan, apakah ditolak atau kita menyampaikan untuk pembenahan pasal-pasal yang memang perlu diubah, dan kita juga sedang menunggu draft yang pasti dari Pusat,” imbuhnya. (D/R)