TRANSLAMPUNG.COM,KALIANDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan tak memiliki keseriusan untuk mau pendataan terhadap aparatur desa yang tidak memiliki ijazah SMA/Sederajat.

Pasalnya, DPMD Lamsel yang membidangi desa tersebut, belum mau turun kedesa atau kesetiap kecamatan untuk mendata keseluruh desa, dengan alasan mencegah terjadi konflik diaparat desa.

“Kalau secara lisan sudah pernah kita sampaikan melalui camat. Tapi kalau kesetiap desa belum,” elak Rohadian, Selaku Kepala DPMD Lamsel ditemui belum lama ini.

Sementara itu, Sekretaris DPMD Lamsel Supriyanta mengakui jika pihaknya tidak bisa mendata karena keterbatasan personil.

“Ya, ini aja kami pusing mau mengurusin sekian banyak desa. Sedangkan personilnya hanya satu orang, belum lagi ditambah dari kewenangan bagian OTDA yang sudah beralih ke DPMD,” keluh Prianta, yang mengaku sebentar lagi pensiun, saat ditemui, Senin (3/2/2020).

Namun, ditambahkan dia munculnya peraturan pemerintah tersebut, pihak desa sudah ada sebagian menyadari, ketika mengakat aparat desa sesuai dengan kreteria yang mengharuskan aparat desa berijazah SMA.

“Sebagain desa, sudah ada yang menerapkan aturan tersebut. Nah, untuk mengawasi desa mana saja sudah menerapakan aturan itu. Lagi-lagi kami keterbatasan personil,” kata dia.(Johan)