TRANSLAMPUNG.COM,PESAWARAN- Lataran tidak di tanggapinya surat somasi atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh  PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung mantan anggota DPRD Peswaran Hipni Idris akan melaporkan masalah ini Kepolda Lampung.

Menurut Hipni idris terkait maslah ini dirinya sudah berkoodinasi dengan Tahura Malagano ,SH.,MH. selaku  kuasa hukumnya bahwa besok (Rabu Red) dirinya di dampingi kuasa hukumya akan secara resmi melaporkan pihak PT. Bank Lampung ,kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan juga Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

“Ya, saya sudah berkoordinasi dengan penasehat hukum saya, kami sudah putuskan besok perkara ini akan secara resmi saya laporkan ke pihak Polda Lampung dan Ke PN kelas 1 A Tanjung Karang ,” kata Hipni  Idris saat dihubungi Selasa (30/6/2020) malam.

Hipni mengatakan ada beberapa persoalan yang nantinya akan menjadi pokok laporan kepada Polda Lampung dan juga Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Tanjung Karang. Permasalah tersebut terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bank Lampung ketika melaporkan dirinya atas dugaan tipikor uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada saat dirinya masih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran pada 2017 silam”

“Pidananya akan saya laporkan ke Polda Lampung, perdatanya ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang tentang pendapat dan kesaksian palsu dari karyawan dan pimpinan Bank Lampung ketika menjadi saksi di persidangan terkait perkara tipikor saya,” ucapnya.

Dirinya  juga mengatakan, sebelumnya ia dan juga penasehat hukumnya terlebih dahulu telah melayangkan dua kali somasi kepada Bank Lampung. Hanya saja, somasi yang dilayangkan tersebut tidak mendapatkan respon  sama sekali dari pihak Bank Lampung 

“Sudah dua kita layangkan surat somasi, pertama pada tanggal 9 Juni 2020, kedua tanggal 23 Juni (2020-red) tapi saya sama sekali tidak mendapatkan respn  atas somasi saya,untuk itu saya ambil keputuskan untuk segera membuat laporan secara resmi, dan besok akan saya laporkan ,” tegasnya.

Diketahui dalam putusan MA. NO 560/KPid.Sus/ 2019. yang ditandatangai  ketua Majelis Prof Dr Mohamad askin, dan Dr Leopold Luhut Hutanggalung sebagai hakim Sd Hoc Tipikor pada MA, menyatakan terdakwa Hipni Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. yakni PT. BPD Lampung terkait dugaan kasus kredit macet fiktif di Bank Lampung cabang Antasari pada tahun 2014 lalu, (*/ydn).