Oleh: Wendy Melfa

Seperti telah diprediksi banyak pihak baik pengamat ekonomi global, nasional, pemerintah dan para pelaku usaha, akhirnya kita, Indonesia secara senyatanya memasuki “real time” resesi ekonomi. Ini terjadi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengumumkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2020 mengalami kontraksi atau tumbuh negatif (minus) 3,49 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/ YoY). Ini menjadi kontraksi kedua setelah kuartal sebelumnya output ekonomi tumbuh negatif 5,32 % YoY. Indonesia sah masuk jurang resesi untuk kali pertama sejak 1999 (CNBC Indonesia NEWS, 5/11/20). Ini adalah keadaan nyata yang terjadi pada masyarkat kita, bukan mimpi buruk, bukan serangan politik terhadap kekuasaan, bukan hoaks yang dikelola oleh para buzzer, tapi ini adalah senyatanya (real).

Mengutip dari Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya (seolah-olah berhenti); menurunnya (mundurnya, berkurangnya) kegiatan dagang (industri). Pengertian lain, dikutip dari The Balance (tribunnews.com, 6/11/20), resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam beberapa bulan, umumnya dalam tiga bulan lebih. Atau dengan kata lain secara teknikal, resesi ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif (minus) berturut-turut dalam dua kuartal secara tahunan.

Tentu resesi ekonomi ini membawa dampak realjuga terhadap masyarakat, ketika Indonesia dikuartal II mengalami pertumbuhan minus 5,32 % saat resesi ekonomi baru merupakan ancaman akan terjadi, kita telah mengalami dampak cukup berat berupa penundaan sejumlah rencana investasi baru dari investor dalam dan luar negeri, perampingan operasional sejumlah perusahaan skala besar dan menengah sebagai akibat menurunnya daya beli masyarakat, pengurangan dan perampingan jumlah tenaga kerja, minimnya atau dapat dikatakan tidak ada penyerapan tenaga kerja baru, menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, mahal atau setidaknya berkurangnya pasokan barang kebutuhan ke pasaran dan lain sebagainya yang berdampak cukup signifikan terhadap daya beli, pertumbuhan ekonomi, tingginya angka pengangguran, kesenjangan dan kerawanan sosial serta banyak hal lain dampak yang ditimbulkannya baik secara ekonomi, sosial, rawan pelanggaran hukum dan keamanan juga dapat berdampak pada menghangatnya situasi politik tanah air.

Tentu saja dapat kita duga dan rasakan dampak tersebut akan terus berlangsung ketika saat ini senyatanya Indonesia telah benar-benar memasuki resesi ekonomi yang keberlangsungannya akan sangat tergantung lama waktunya dilihat dari penyebab utama terjadinya krisis ekonomi tersebut, yaitu pandemi covid-19, semakin cepat dunia termasuk Indonesia didalamnya mampu mengatasi pandemi ini, maka krisis ekonomi ini juga secara pararel akan mampu teratasi, begitu juga berbanding lurus sebaliknya, wallahu a’lam bissawab, hanya Allah SWT Tuhan Maha Kuasa yang Tahu.

Pada sisi lain dari resesei ekonomi akibat pandemi covid-19 ini berlangsung, tidak bisa terelakkan kita juga sedang menjalani agenda ketatanegaraan pemilihan Kepala Daerah di 270 daerah se Indonesia. Sempat tertunda karena adanya covid-19 yang dideklarasikan sebagai pandemi, namun kemudian dilanjutkan kembali dengan berbagai alasan dan pertimbangan dengan berlandasakan pada Keppres Nomor 1/2020.

Pemungutan suara Pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang adalah sebuah hajat demokrasi pertama yang dilaksanakan dalam keadaan resesi ekonomi terburuk sepanjang sejarah demokrasi pemilihan di Indonesia. Dari data yang tersaji, krisis ekonomi dunia yang saat ini terjadi adalah kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi tertinggi yang diprediksi mencapai minus 6,2 % setelah Perang Dunia ke II sebesar minus 15,4 % (Kompas.com., 5/11/20). Dunia mengalami resesi terhebat sejak perang dunia II, sementara Indonesia memulai jejak demokrasi pemilihan ketika menggelar pemilu pertama pada tahun 1955.  Lantas haruskah kita menyerah dengan keadaan ini, jangan !, kita hanya harus mawas diri untuk melakukan langkah-langkah terencana, efektif, terukur dengan berorientasi pada hasil yang optimal sesuai dengan keadaan kondisi lingkungan masyarakat sekitar. Apabila Langkah itu tepat dan efektif, bisa menjai role model demokrasi pemilihan kepala daerah ditengah situasi terberat sekalipun, justru disini dinamika dan tantangannya.

Role model Pilkada saat resesi ekonomi

Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada langsung 2020 di 270 daerah pemilihan yang terbilang kurang dari 30 hari lagi sepatutnya tetap berlangsung meski resesi ekonomi terburuk dalam sejarah demokrasi pemilihan di Indonesia sedang melanda, juga ketika angka-angka grafik warga yang terpapar covid-19 belum melandai bahkan cenderung meningkat, serta ketika masyarakat sedang menghadapi situasi ketidaktentuan menghadapi keadaan ekonomi akibat dampak krisis ekonomi dan “kerisauan” akan kekhawatiran terpapar covid-19 karena vaksin juga belum jelas keberadaannya.

Teringat pernyataan Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu, dalam situasi sulit ketika masyarakat menghadapi pandemi covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya, dibutuhkan pemimpin daerah hasil Pilkada yang tanggap dan mampu bersama-sama masyarakat untuk mengatasi situasi tersebut, itulah salah satu alasan mengapa ketika pandemi covid-19, Indonesia memutuskan tetap menyelenggarakan Pilkada langsung 2020.  Tipologi Pilkada dan calon pemimpin yang akan menjadi pemimpin masyarakat sebagai hasil kontestasi Pilkada adalah situasi yang berbeda dari situasi kontestasi Pilkada-pilkada dan pemilu sekalipun seperti yang sebelumnya pernah berlangung di Indonesia. Situasi dan keadaan yang berbeda itulah justru menjadi kekhasan dan bahkan dapat menjadi role modelPilkada langsung di Indonesia atau bahkan juga dunia yang pelaksanaannya ketika resesi dunia (terburuk) sedang melanda.

Role model dimaksud dapat dipersepsikan dari skema regulasi yang dibuat oleh UU maupun PKPU selaku penyelenggara sebagai “guiden”bagi peserta dan penyelenggara pilkada dalam menjalankan peran kepesertaannya sebagai kontestan maupun peran-peran kepenyelenggaraan dan bagian pengawasan yang akan menjalankan fungsi pengawasan agar kontestasi Pilkada tetap dalam koridor dan berlangsung dalam semangat fairness.

Para calon peserta kontestasi Pilkada, juga selayaknya bisa menangkap berbagai hal yang dianggap sebagai tantangan untuk dirubah menjadi peluang, sehingga out put dari situasi resesi ekonomi dalam konteks penyelenggaraan Pilkada tidak menjadi objek materi keluhan, tetapi menjadi cipta model yang tumbuh dari kreativitas karena adanya keterbatasan. Satu contoh misalnya, ketika secara real masyarakat harus menghadapi pelambatan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, berkurangnya pendapatan, menurunnya daya beli masyarakat, kelambatan penyerapan tenaga kerja dan berbagai problem ekonomi yang harus dihadapi masyarakat. Nah, fenomena ini tentu dapat ditangkap untuk dimanfaatkan secara cerdas oleh para peserta kontestan untuk mendiskusikan dan menyampaikan gagasan serta tawaran berbagai bentuk keterampilan untuk menciptakan peluang-peluang kerja baru yang bergerak pada sector UMKM, juga termasuk mendorong untuk menghidupkan ekonomi rakyat dengan membeli produk-produk UMKM.

Model ini bukan saja bisa menjadi alternatif solusi bagi stagnasinya ekonomi masyarakat, tetapi juga sekaligus meng-edukasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi pilihan politiknya berdasarkan kecerdasaan dan atau daya mina tatas gagasan-gagasan solutif dari calon pemimpinnya yang kelak bila terpilih akan menjadi pemimpin yang akan mengatasi persoalan akibat dampak pandemi  covid-19 bersama masyarakat. Dengan sendirinya model mencari simpati dan atau bentuk kampanye gaya lama seperti pengerahan massa dengan panggung hiburan dan model sejenis lainnya akan menjadi usang dan ditinggalkan karena untuk saat ini tidak dapat menjawab keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pencegahan dan pemeliharaan Kesehatan, saat ini model yang dibutuhkan oleh wara masyarakat adalah dengan menampilkan tauladan secara langsung dan terbuka untuk penerapan protokol kesehatan 3 M (memakai masker, mencucui tangan, menjauh dari kerumunan) atau bahkan secara massif ikut membantu masyarakat dengan cara membagikan masker dan hand sanitizer serta mengedukasi untuk terus menerus menggunakannya.

Peserta pilkada yang cerdas adalah peserta yang dengan kecerdasannya mampu menangkap berbagai tantangan untuk dengan segala kreativitasnya dirubah menjadi peluang yang ditawarkan kepada calon pemilihnya. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang karena kecerdasannya menentukan pilihan karena ketertarikan pada gagasan-gagasan, program, contoh dan karya dari calon sebagai peserta kontestasi. Manakalah kedua magnit ini bertemu, maka akan menjadi sutau kekuatan model baru Pilkada langsung yang dilaksanakan ketika resesi ekonomi terburuk sepanjang sejarah demokrasi pemilihan Indonesia sedang melanda, dalam situasi sulit sekalipun, kita bisa membangun role model Pilkada dalam resesi dunia. (*)