TRANSLAMPUNG.COM, BLAMBANGAN UMPU – Seperti sudah diduga sebelumnya, Pendemi Covid-19 (Virus Corona) akan berimbas kepada pelaksanaan Pilkada setentak yg semula direncanakan pada bulan September tahun 2020 mendatang, diwacanakan oleh KPU.RI dan diusulkan kepada Presiden untuk diundurkan pada bulan September tahun 2021. Konsekwensi pengunduran jadawal tersebut tentu juga berimbas kepada Lembaga pelaksana dan pengawas Pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Ketua KPU kabupaten Way Kanan Refki Dermawan saat dihubungi translampung.com via handphone, jika pelaksanaan Pilkada setentak diundur pada tahun 2021, maka secara otomatis lembaga Ad Hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan dinonaktifkan sementara waktu, sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

“KPU Way Kanan akan melaksanakan tugas sesuai petunjuk KPU.RI dan aturan yang ada, kita ini hanya pelaksana undang undang. Kalau memang harus mundur ya kita siap. Tapi tentu semua itu akan berdampak pada lembaga Ad Hoc kami, terutama PPK yang sudah dilantik, akan dibekukan sementara waktu. Dan tentu juga sudah berimbas kepada ditundanya pelantikan PPS, ditundanya rekrutmen PPDP dan verifikasi calon independen”, terang Kiki, panggilan akrab Ketua KPU Way Kanan ini.

Dihubungi terpisah Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu kabupaten Way Kanan Triwana mengatakan hal senada, namun dia menambahkan, pihaknya telah menerima surat edaran dari Bawaslu.RI terkait wacana pengunduran pelasanaan Pilkada serentak.

“Dari surat edaran itulah maka bisa dipastikan, lembaga lembaga ad hoc, seperti Panwascam dan PKD akan dinonaktifkan sementara waktu, berikut tunjangannya. Inilah Konsekwensi yang harus diterima, jika Pilkada setentak ini diundur. Kita tingggal menunggu Perpu, sebagai landasan hukumnya”, kata Triwana. (Yudi)