PANARAGAN (translampung.com)– Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (DPMT), mengingatkan dan menegaskan agar Kepala Tiyuh (Desa) khususnya yang baru dilantik, tidak sembarangan dalam melakukan perombakan Aparatur.

Demikian disampaikan Kepala DPMT Tubaba, Sofyan Nur, yang juga selaku Plt. Asisten I Pemerintahan, saat dikonfirmasi translampung.com, Minggu (17/1/2021) pukul 07.52 Wib.

“Dalam hal Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Aparatur Tiyuh di Tubaba, itu sudah ditetapkan dalam peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019, jadi Kepala Tiyuh wajib patuhi aturan tersebut, guna melaksanakan pula ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.” Terangnya.

Mantan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tubaba itu juga menjelaskan, bahwa Peraturan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Aparatur Tiyuh (Kampung) di Kabupaten Tubaba tersebut, tertulis dalam lima BAB dan 37 pasal secara terperinci untuk dilaksanakan oleh setiap Kepala Tiyuh dengan koordinasi dengan Camat, jika melanggar tentunya akan ditindak sesuai aturan berlaku.

“Jka dalam hal Kepala Tiyuh mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk mengisi sementara jabatan kosong atau mengganti SPT yang lama dalam suatu posisi Aparaturnya, itu dapat dilakukan karena memang Kepala Tiyuh memiliki kewenangan dalam hal demikian. Tetapi, jika Kepala Tiyuh ingin melakukan Definitif atupun pergantian Aparatur Tiyuh secara permanen, maka Kepala Tiyuh wajib melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Camat untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu. Jika Camat menyetujui, maka Tiyuh wajib membuka Seleksi Terbuka untuk seluruh masyarakat setempat yang ingin mengisi jabatan di Aparatur Tiyuhnya.” Jelasnya

Senada, Camat Tulangbawang Tengah (TBT) Achmad Nazaruddin, mengatakan. Bahwa dalam hal penunjukan Pelaksana harian (Plh) untuk suatu jabatan dapat dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Tiyuh.

“Namun, perlu diingat Plh yang ditunjuk sebagai Aparatur Tiyuh harus dari Aparatur Tiyuh itu sendiri dan tidak boleh dari luar, sebab jika Plh di tunjuk langsung dari masyarakat luar bukan dari Aparatur Tiyuh itu tidak boleh dan menyalahi aturan.” Tegas Camat, pukul 08.26 Wib.

Sesuai aturan, lanjut dia, jika kepala Tiyuh ingin melakukan perombakan dalam Aparatur harus berkoordinasi dengan Camat, dan mengajukan surat permohonan.

“Jika ingin rombak aparatur Tiyuh, harus koordinasi dengan Camat sesuai Peraturan, kemudian kita evaluasi Aparatur yang mana yang sudah tidak lagi memenuhi syarat atau perlu diganti, seperti misalnya usia sudah 60 tahun, kinerja kurang maksimal, atau mengundurkan diri.” Tuturnya.

Selanjutnya, Jika Camat menyetujui dan telah dievaluasi, maka Camat akan membuat rekomendasi pembentukan Tim Panitia Seleksi, yang terdiri dari 3 orang dan terdapat Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) diluar itu, untuk penyelenggaraan Seleksi Terbuka Aparatur Tiyuh dengan tahapan-tahapan tes Pemberkasan, tes Tertulis, Komputer, dan Wawancara.

“Untuk itu, bagi kepala Tiyuh yang menyalahi aturan, akan kita tindak lanjuti dan melakukan pemanggilan untuk kita Bina terlebih dahulu, dan diberi arahan terkait mekanisme SPT maupun Pergantian, Pengisian, dan Pemberhentian Aparatur sesuai Perbup 49 tahun 2019.” Imbuhnya. (D/R)