PANARAGAN (Translampung.com)–
Menjelang berakhirnya kontrak PT.Saraswati Cipta Talenta pada 14 desember 2020, dalam pengerjaan Proyek Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana (RRPB) di Tiyuh (Desa) Panaragan-Bandar Dewa, Ketua Komisi I DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, Yantoni angkat bicara.

Menurutnya, saat itu telah dilakukan Hearing bersama pihak PPK, Dinas dan pihak rekanan,  saat itu mereka sudah berjanji untuk mengerjakan pembangunan tersebut tepat waktu dan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ada.

“Waktu hearing mereka sudah berjanji semua, bahkan sudah beberapa kali pihak rekanan dan Dinas hendak menemui saya, namun saya menolak karena sejatinya pekerjaan itu terletak di kampung saya. Intinya jika mereka tidak baik dalam pengerjaan RR tersebut mereka akan berhadapan dengan saya.” Ungkap Yantoni saat di hubungi translampung.com Via telepon pada (9/12/2020) sekitar pukul 22.19 Wib.

Yantoni mengharapkan kepada semua pihak terkait, agar  pekerjaan tersebut dapat sesuai dengan spek juklak dan juknis yang telah      disepakati oleh pihak rekanan bersama pemerintah.

“Pihak rekanan, PPK dan Dinas, mereka 
sudah saya janjikan akan ditindak jika pekerjaannya tidak sesuai dan terulang lagi, apalagi saat ini kontrak kegiatan sudah akan berakhir.” Tegasnya.

Menanggapi itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sutikno mengatakan. Terkait pengerjaan kegiatan RR di Panaragan-Bandar Dewa, pada selasa kemarin (8/12/2020) kami sudah turun kroscek lokasi bersama tim, dan pengerjaannya sudah mencapai sekitar 78 Persen.

“Pada selasa sorenya pihak rekanan sudah mengajukan perpanjangan melalui surat pengajuan agar dapat diberikan perpanjangan selama 15 hari, karena kegiatan itu akan habis kontrak pada 14 Desember 2020 ini sehingga pada tanggal 15 Desember nantinya baru akan kita beri keputusan berapa lama waktu yang kita berikan untuk perpanjangan dan harus sesuai perhitungan dari Konsultan.” Kata Sutikno.

Menurutnya, perpanjangan tersebut akan diberikan dengan perhitungan Persentase kegiatan yang belum dikerjakan, dan tidak bisa keluar dari Bulan Desember ini atau tahun anggaran 2020.

“Jika nantinya setelah diberikan perpanjangan waktu, tetapi tidak juga selesai atau tidak sesuai, maka akan diberikan Sanksi dengan perhitungan Persentase kegiatan yang sudah dikerjakan itulah yang hanya akan dibayar. Artinya item-item yang belum dikerjakan tidak akan dibayar oleh Pemerintah.” Jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daera (BPBD) Tubaba Nizom selaku Penguasa Anggaran (PA) menekankan. Untuk kegiatan RR Panaragan-Bandar Dewa, kita sudah berikan penekanan kepada PPK agar memberikan teguran kepada rekanan dapat mengerjakan sesuai RAB dan bisa lebih cepat pengerjaan itu sehingga tidak keluar dari tanggal Kontrak.

“Jika pun harus diperpanjang, tidak boleh keluar dari tahun 2020 ini. Sehingga kita tekankan agar tentunya pengerjaan tetap mengedepankan kualitas, karena jika ada kekurangan maka rekanan pastinya akan diberikan Sanksi sesuai aturan” Imbuhnya (D/R).