PANARAGAN (Translampung.com)– Jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, melakukan penyampaian usulan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk pembangunan dan kemajuan daerah kepada jajaran Legislatif.

Hal itu disampaikan Bupati Tubaba Umar Ahmad SP, melalui Wakil Bupati Fauzi Hasan, dalam rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (10/11/2020) pukul 10.30 Wib. Sekaligus pula penyetujuan Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut dihadiri Bupati, Wakil Bupati, 21 Orang Anggota DPRD termasuk Ketua dan Wakil, serta para Kepala OPD.

Dikatakan Wakil Bupati, adapun 4 Raperda itu adalah
1) Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021.

Secara garis besar, Rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021, terdiri atas hal-hal sebagai berikut :

Pertama, PENDAPATAN DAERAH

“Pendapatan Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat Tahun 2021 diproyeksikan sebesar: Rp.905.468.640.861,- (Sembilan Ratus Lima Milyar, Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta, Enam Ratus Empat Puluh Ribu, Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah),” terangnya.

Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari :
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar: Rp. 39.564.544.704,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar, Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta, Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu, Tujuh Ratus Empat Rupiah).

Pendapatan Transfer, sebesar Rp. 830.108.569.331,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Milyar, Seratus Delapan Juta, Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu, Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp. 35.795.526.826,- (Tiga Puluh Lima Milyar, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta, Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu, Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

Kedua, BELANJA

“Jumlah Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 884.968.640.861,-. (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar, Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta, Enam Ratus Empat Puluh Ribu, Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 580.681.735.627,- (Lima Ratus Delapan Puluh Milyar, Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta, Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu, Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Belanja Modal sebesar Rp. 158.234.925.034,- (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar, Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu, Tiga Puluh Empat Rupiah). Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). terakhir Belanja Transfer sebesar Rp. 141.051.980.200,- (Seratus Empat Puluh Satu Milyar, Lima Puluh Satu Juta, Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu, Dua Ratus Rupiah,” ungkapnya.

Ketiga, PEMBIAYAAN DAERAH

“Target Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 38.500.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar, Lima Ratus Juta Rupiah),” tuturnya.

2) Raperda tentang Irigasi.

“Raperda tentang Irigasi yang kami sampaikan pada hari ini terdiri atas 13 Bab dan 75 Pasal serta Penjelasan. Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan produksi di sektor pertanian. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting,” katanya.

3) Raperda tentang Penyusunan Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

“Raperda tentang Penyusunan Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kami ajukan hari ini terdiri atas 8 Bab dan 28 Pasal serta Penjelasan dan Lampiran,” tuturnya.

4) Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kami ajukan pada hari ini terdiri atas 13 Bab dan 31 Pasal serta Penjelasan dan Lampiran,” jelasnya.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka mewujudkan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam rangka hal tersebut di atas, maka Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH, yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

“Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam membangun daerah yang sama-sama kita cintai ini,” imbuhnya. (D/R)