KOORDINASI TANGANI COVID-19: (Foto kiri) Bupati Tanggamus Dewi Handajani rapat via vicon dengan Mendagri Tito Karnavian dan beberapa Pejabat Negara lainnya untuk membahas langkah kepala daerah tangani pandemi COVID-19. (Foto kanan) Sekda Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis menindaklanjuti hasil koordinasi Pemkab Tanggamus dan Pemerintah Pusat, dengan vicon bersama seluruh Kepala OPD. (Foto-foto: TIM PELIPUT DISKOMINFO TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyiapkan anggaran lebih dari Rp54 miliar, khusus untuk menangani pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019). Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi via video conference (vicon) antara seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dengan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian bersama Ketua KPK RI, Kepala BPK RI, Kepala BPKP RI, dan Kepala LKPP, pada Selasa (8/4/2020).

Pemerintah Pusat memang hingga saat ini terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah melalui vicon. Tak terkecuali dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Koordinasi tersebut menjelaskan langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang jasa di daerah, dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-2019. Sehari sebelumnya, yaitu Senin (7/4/2020), Pemkab Tanggamus juga sudah melaksanakan vicon dengan Pemerintah Pusat.

Pada vicon hari Selasa, Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. didampingi didampingi Kepala Kejari Tanggamus David Palapa Duarsa, Asisten Bidang Pemerintahan Fathurrahman, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sukisno, Asisten Bidang Administrasi Umum Jonsen Vanisa, Inspektur Ernalia, Kepala Bappelitbang Hendra Wijaya Mega, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Suaidi, Kepala Dinas Kesehatan Taufik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sabaruddin, Kepala BPBD Ediyan Toha, Kepala Dinas Pendidikan Aswien Dasmi, Kepala Dinas PUPR Riswanda Djunaidi, Kabag ULP Sarwo Haddy, dan Kabag Hukum Arif Rahmat.

Kemudian pada Selasa (14/4), Sekretaris Daerah Tanggamus Drs. Hamid Heriansyah Lubis, M.Si. menindaklanjuti koordinasi antara Bupati Tanggamus dengan Mendagri dan Pejabat Negara lainnya, dengan melakukan vicon bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten setempat.

Dalam keterangannya usai mendengarkan arahan dari Mendagri Tito Karnavian dan beberapa Pejabat Negara lainnya, Bupati Dewi Handajani menjelaskan, vicon tersebut bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah kepala daerah dalam menangani COVID-19.

“Ya tadi sudah cukup jelas, cukup terang. Baik itu arahan dari Pak Mendagri, maupun dari Ketua LKPP, Ketua KPK, Kepala BPKP, Kepala BPK, dan Kabareskrim Polri. Tadi terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala daerah sebagai Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19,” kata Bunda Dewi – sapaan akrabnya.

Bupati Tanggamus menyampaikan, dalam rangka mempercepat penanggulangan COVID-19 ini, setiap daerah diminta untuk segera melakukan pergeseran anggaran. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Untuk Kabupaten Tanggamus sendiri, kami telah mengganggarkan Rp54 mikiar lebih. Tentunya dalam pelaksanaannya, diperlukan arahan kebijakan dan kejelasan, agar jangan sampai melanggar aturan. Sehingga anggaran yang ada, bisa tepat sasaran dan mampu mencegah dan mengantisipasi virus corona di Kabupaten Tanggamus,” tegas bupati.

Lalu enam hari berikutnya sejak vicon Bupati Tanggamus dengan Mendagri dan Pejabat Negara lainnya, Sekda Tanggamus Hamid H. Lubis menindaklanjuti koordinasi tersebut dengan melakukan vicon bersama seluruh Kepala OPD di lingkup pemkab setempat. Vicon itu kembali membahas Percepatan Penanganan COVID-19 di Tanggamus.

Sekda Hamid H. Lubis menyampaikan, Pemkab Tanggamus perlu mengambil langkah dalam menyikapi kebijakan Presiden RI Joko Widodo, terkait skenario realokasi anggaran untuk refocussing belanja penanganan dan mekanisme distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

Hamid H. Lubis menjelaskan, bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tanggamus, akan merealokasi dan merasionalisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di setiap dinas/badan/satker tanpa terkecuali.

Karena realokasi saat ini masih Rp10 miliar, maka Sekda Hamid H. Lubis menekankan, realokasi terus dilakukan dari Rp50 sampai dengan Rp100 miliar. Dan eksekusinya tidak akan langsung. Tapi apabila darurat dan tetap dengan prosedur. Kemudian tidak secara gelondongan ke anggaran bendahara. Tapi sesuai kebutuhan.

“Kami juga akan membuat skenario APBD COVID-19, yaitu melakukan pemetaan di tiap OPD tanpa terkecuali. Eksekutif juga diberi kewenangan untuk realokasi anggaran dengan memperhatikan tiga pilar, yaitu pilar kesehatan; pilar kebijakan moneter termasuk bantuan langsung tunai/non tunai/sembako dan subsidi-subsidi; serta pilar P4 (Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan),” jelas sekda.

Tak berhenti pada realokasi anggaran untuk refocussing belanja penanganan COVID-19 dan skenario anggaran pada tiap OPD, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus itu dalam vicon juga menyinggung mekanisme distribusi bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-2019. Dia meminta seluruh Asisten Bupati Tanggamus untuk saling sinergi dengan OPD dan para Camat yang berada di bawah.

“Para Asisten harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial, PMD, BPBD, serta Camat. Kemudian pembentukan relawan juga harus cepat. Relawan harus dibentuk, karena sebagai ujung tombak. Merekalah yang nantinya mendistribusikan bantuan ke rumah-rumah penerima. Jadi Asisten silahkan melakukan rapat untuk membentuk dan inventarisir kebutuhan relawan,” kata Sekda.

Hamid H. Lubis menegaskan, sesuai dengan protab dan standard operasional prosedur (SOP) Penanganan COVID-19, masyarakat tidak boleh berkumpul dalam jumlah banyak. Sehingga solusi pemberian bantuan, harus dilakukan dengan upaya mengantar langsung (door to door) ke rumah warga yang menjadi penerima.

Di tingkat pekon (desa), Sekda Tanggamus juga menekankan agar segera dibentuk Tim COVID-19. Seluruh OPD diminta membuat rencana kegiatan yang dapat berdampak positif pada ekonomi masyarakat di saat pandemi sekarang ini.

“Khusus Dinas PMD Tanggamus, tugasnya adalah memantau Relawan Desa. Dan para Asisten agar jadi ‘jembatan’ bagi para OPD/antar-OPD, serta tentukan target kinerjanya,” tandas Hamid H. Lubis.

Izin Mudik ASN harus Berdasarkan Urgensi Kepentingannya

KEMUDIAN hal lain yang juga tak luput dari pengamatan Sekda Tanggamus Hamid H. Lubis pada saat vicon dengan seluruh Kepala OPD, adalah soal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hendak meminta izin mudik.

Terkait izin mudik bagi ASN, Hamid H. Lubis menegaskan, yang bersangkutan harus terlebih dulu mendapatkan izin dari pejabat struktural. Izin tersebut akan diperoleh, jika memang kondisinya sangat mendesak (urgen). “Tetapi saya perintahkan, sebaiknya para ASN tidak mudik ke rumah. Sehingga semuanya tetap stay di Tanggamus, sesuai kebijakan atasan kita,” tegas mantan Kabag Humas Pemkab Tanggamus itu. (ayp)