TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, rencanakan lakukan monitoring Perusahan-Perusahaan yang ada di Tubaba, guna memantau penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan dampak Covid 19.

Dikatakan Rudi Riansyah, Plt.Kepala Disnakertrans Tubaba, saat dikonfirmasi translampung.com diruang kerjanya, pada Senin (03/8/2020) pukul 11.50 Wib. Bahwa monitoring yang akan dilakukan itu akan dilaksanakan setelah penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Sesuai surat edaran SK Gubernur Lampung Nomor : G/803/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulangbawang Barat Tahun 2020, telah ditetapkan UMK kita sebesar Rp 2.472.144,09. Sehingga jika masih kita temukan penerapan UMK di bawah ketentuan, akan diberikan teguran dan sanksi,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, Disnakertrans juga ingin mengetahui bagaimana dampak Covid 19, berapa banyak Perusahaan yang mengalami penurunan produksi dan sampai pengurangan karyawan.

“Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak Perusahaan yang merumahkan karyawannya, atau bahkan mungkin ada yang gulung tikar (Bangkrut) akibat Covid 19,” tuturnya.

Jika sudah mendapat data itu, jelasnya, tentu akan diketahui berapa banyak karyawan yang telah dirumahkan, dan apakah masih ada UMK suatu Perusahaan yang tidak sesuai ketentuan.

“Kita selalu berharap agar warga Tubaba mendapat pekerjaan dan upah yang layak di Perusahaan manapun, dan jika memang banyak dirumahkan akibat Covid 19, tentu kita juga akan melaporkan catatan tersebut ke atasan, agar dilakukan pembahasan terkait angka pengangguran yang ada di Kabupaten Tubaba, untuk mencari bagaimana solusinya,” imbuhnya. (D/R)