Oleh: Wendy Melfa

Pasca terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian tanggal 18 November 2020 ruang publik kembali diramaikan oleh beragam diskusi dan pernyataan, di media tv, cetak maupun media on line. Ada diskusi dengan substansi menarik, ada yang dengan pilihan diksi skeptis bahkan ada juga yang bernada apatis untuk selalu berbeda dengan apa yang menjadi kebijakan/ langkah dari rezim pemerintah yang berkuasa saat ini. Juga tidak kurang, pakar hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra (YIM) ikut dimuat beberapa media, “Instruksi Mendagri No. 6/2020 tidak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah” (Kompas.com, 19/11/2020), selanjutnya YIM: “Presiden saja tidak berwenang berhentikan Kepala Daerah, apalagi Instruksi Mendagri” (RMOL, 19/11/2020), dan banyak lagi komentar serta pernyataan dari berbagai kalangan berkaitan dengan perihal terbitnya Instruksi Mendagri tersebut.

Membaca dan memahami instruksi Mendagri 6/2020 (cnbcindonesia, 19/11/2020), penulis menilai bahwa substansi instruksi Mendagri tersebut titik tekannya terletak pada mendorong dan mengingatkan Kepala Daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan di daerah untuk konsisten dan proaktif mengambil langkah-langkah pencegahan dan tidak hanya bertindak responsif/ reaktif atas kasus-kasus penyebaran serta bertambahnya angka penularan terkonfirmasi covid-19 di wilayahnya masing-masing. Instruksi Mendagri tersebut bukan sama sekali dijadikan dasar untuk memberhentikan Kepala Daerah.

Meskipun konstruksi Instruksi Mendagri tidak tercantum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam UU 12/2004 dan kemudian diubah menjadi UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi dalam konteks fungsi mengatur Kepala Daerah sebagai jajaran Mendagri, hadirnya Instruksi Mendagri tersebut dapat dibolehkan dalam hukum ketatanegaraan kita.

Berkaitan dengan issue pemberhentian kepala daerah, pun didalam instruksi Mendagri 6/2020 tersebut justru ditekankan merujuk pada ketentuan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mendagri hanya mengingatkan bahwa ketidak taatan Kepala Daerah menjalankan ketentuan peraturan perudang-undangan dapat dikatagorikan pelanggaran atas kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah, vide: “menaati seluruh ketentuan perundang-undangan”, dan terhadapnya dapat dikenakan ketentuan “tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah/ WakilKepala Daerah”, yang ancamannya dapat diberhentikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam UU 23/2014.

Dalam tulisan terdahulu, “Pemakzulan Kepala Daerah”, penulis pernah mensitir tentang alasan sekaligus mekanisme seorang Kepala Daerah dapat diberhentikan dengan langkah hukum dan politik. Seorang Kepala Daerah sekalipun hasil pemilihan langsung dengan dukungan 100 % pemilih sekalipun kedudukannyanya sama dihadapan hukum, asas equality before the law tetap berlaku terhadapnya. Oleh karena itu Kepala Daerah hasil pilkada langsung sekalipun, apabila tidak menaati ketntuan UU, maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi, termasuk pemberhentian.
Tanpa bermaksud mengecilkan persoalan, ingat kasus pemberhentian Aceng Fikri, Bupati Garut (2009-2013) yang menjadi populer ketika tahun 2012 kawin siri singkat selama 4 hari yang kemudian harus mengahdapi hujatan public sampai berujung pada pemberhetian dirinya sebagai Bupati oleh DPRD setempat. Bila kasus Aceng Fikri yang sesungguhnya bernuansa privat, hubungan pribadi dengan pribadi wanita muda saja dapat diproses untuk pemberhentiannya, maka tentu ketidak taatan Kepala Daerah atas ketentuan UU yang mengatur tentang protokol Kesehatan, pencegahan penyebaran covid-19 dan Langkah-langkah lain yang sepatutnya dilakukan untuk mencegah dan mengurangi korban tertular covid-19 bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, maka ketidak taatan atas ketentuan UU ini laah juga dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Kepala Daerah dari jabatannya dengan menggunakan mekanisme politik dan hukum sebagaimana diatur dalam UU 23/2014, itulah pesan yang tersurat didalam Instruksi Mendagri 6/2020.