TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN. Maraknya simpan pinjam yang mengatasnamakan Koperasi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, harus segera diatasi.

Hal tersebut, disampaikan Amin Nuroni, selaku Kepala Seksi (Kasi) Koperasi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Tubaba, saat diwawancarai translampung.com diruangan kerjanya pada Rabu (19/02/2020) pukul 10.24 Wib.

“Koperasi itu adalah badan usaha milik masyarakat dengan dasar hukum UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jadi Koperasi itu harus berbadan hukum yang hanya dapat dibentuk dengan minimal 20 orang anggota, dan dalam operasionalnya maka Koperasi harus melaksanakan kewajibannya seperti rapat anggota tahunan, serta melaksanakan aturan-aturan lainnya,” terang Amin.

Untuk itulah, lanjutnya, di tahun 2020 ini direncanakan akan mengadakan Sosialisasi tentang perkoperasian yang baik dan benar, karena beberapa aduan dari masyarakat memang ada Koperasi yang tidak sesuai.

“Koperasi ada dua jenis, yakni single purpose yang berfungsi hanya simpan pinjam untuk anggotanya. Dan multi purpose, itu bisa simpan pinjam, perdagangan, dan lainnya. Jika ada masyarakat yang meminjam, maka ada kesepakatan dan ketentuan, yang mana ketentuannya bunga pinjaman tersebut tidak boleh melebihi perbankan,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjutnya, di Kabupaten Tubaba ada 127 Koperasi yang berbadan hukum, namun yang aktif 29 Koperasi, dan 50 masih ada namun memang kurang aktif, sisanya akan dievaluasi kembali apakah masih ada atau tidak keberadaannya.

“Diharapkan kepada masyarakat, jika ingin meminjam uang Koperasi, harus di cek terlebih dahulu apakah dia memiliki legalitas, kemudian saat melakukan simpan pinjam harus ada hitam diatas putih, sehingga jika terjadi Wanprestasi, bisa diajukan ke ranah hukum,” imbuhnya. (D/R)