TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Upaya mantan anggota DPRD Pesawaran Hipni Idris selama tiga tahun mencari keadilan dengan mengajukan kasasi dikabulakan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya nomor 560/KPid.Sus/2019.

Dalam putusan MA yang ditandatangai  ketua Majelis Prof Dr Mohamad askin, dan Dr Leopold Luhut Hutanggalung sebagai hakim Sd Hoc Tipikor pada MA,  menyatakan terdakwa Hipni Idris 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.terkait dugaan kasus kredit macet fiktif di Bank Lampung cabang Antasari pada tahun 2014 lalu.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Hipni Idris Tahura Malanggano saat melaksanakan konpres kepada awak media di Bandarlampung ,Kamis (19/3/2019).

Menurut Tahura, bahwa dalam putusan juga MA membebaskan Hipni Idris dari semua dakwaan, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat maratabat kliennya.

“Dengan putusan MA artinya masih ada keadilan, putusan ini menunjujan klien kami tidak terbukti korupsi. Sejak awal di persidangan, kami  yakin kasus ini bukan  korupsi, tapi masalah internal perbankan, dan hakim tidak melihat fakta persidangan sesuai  pendapat ahli perdata dan pidana yang kita ajukan,” imbuh Tahuro.

Tahura melanjutkan atas putusan MA tertanggal 13 Maret 2019 dan  baru diterima pihaknya Maret 2020 maka  pihaknya akan mengambil langkah hukum  menuntut pihak –pihak yang menjadi penyebab kliennya sampai berurusan dengan hukum.

“Kita akan tuntut dan gugat, karena secara moril klien kami dirugikan, soal siapa  saja dan berapa nilai gugataan materi yang akan kami ajuan itu nanti,”ucapnya. 

Sementara Hipni Idris mengucap sukur atas putusan MA yang telah mengabulkan kasasinya ini,namun dirinya bersama kuasa hukum akan mengugak pihak-pihak  yang telah merugikanya baik materi maupun moril yang ia alami.

”Allhamdulillah artinya keadilan itu masih ada, dan ini kasus korupsi pertama di Lampung yang  dimenangkan MA,” kata Hipni Idris. 

Sementara Humas PT Tanjung Karang  Jesaya Tarigan mengatakan  jika amar putusannya seperti itu maka terdakwa itu dinyatakan tidak terbukti bersalah dan bebas sesuai amar putusan tersebut.

“Kalau amarnya begitu artinya terdakwa di nyatakan tidak bersalah ,”ucapnya. 

Saat di singgung terkait apakah masih ada upaya hukum lain yang akan di lakukan oleh jakasa? Dirinua  mengaku masih ada upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK)  jika ada novum atau bukti baru yang pada saat diajukan bukti itu tidak ada. 

“Jaksa masih bisa mengajukan PK, demi hukum kalau memang ada novum, tapi biasanya dalam praktik peradilan jika tidak ada novum baru,PK biasanya tidak dikabulkan oleh MK, kecuali ada novum,”tegasnya.

Diketahui kasus yang membelit Hipni Idris bermula permasalahan kredit fiktif KUR Pesawaran tahun 2014.Dalam persidangan Hipni Idris didakwa dan divonis penjara selama satu tahun (tahanan dalam kota ) 

dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Selain itu, dia juga diharuskan membayar denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Hakim juga memintanya mengganti uang kerugian negara sebesar Rp48 juta. Hakim menilai Hipni Idris terbukti turut serta membantu melakukan tindak pidana korupsi.(*/ydn).