TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)– Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, menyoroti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilakukan di masa Pandemi Covid 19 ini.

Menurut Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Gindha Ansori Wayka SH,MH., yang juga merupakan salah satu Praktisi Hukum. Bahwa jika Pilkada ataupun Pilkades serentak tetap dilaksanakan pada Desember 2020, perlu dikaji juga bagaimana tingkat partisipasi rakyat di tengah pandemi Covid-19, dipastikan partisipasi itu akan rendah, mengingat masih banyak rakyat kita yang lebih baik diam di rumah daripada sekedar datang dan memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Seharusnya di tengah pandemi ini jika terpaksa Pilkada dan Pilkades serentak harus terus dilaksanakan pada Desember mendatang, maka Pemerintah termasuk KPU serta elemen masyarakat lainnya harus sudah bahu membahu memikirkan dan menciptakan perangkat lunak bagaimana e-voting (pemungutan suara elektronik) dapat dilakukan, bukan hanya sekedar membuat dan menerbitkan PERPPU tentang perketat protokol kesehatan dengan tambahan sanksi semata,” tuturnya, kepada translampung.com, Senin (21/9/2020) pukul 11.50 Wib.

Disamping itu, lanjut dia, rakyat juga kini melihat Pilkada dan Pilkades itu hanya ritual demokrasi semata yang pada akhirnya terkadang bukan mendatangkan manfaat malah malapetaka untuk rakyat dan bahkan pemimpinnya sendiri jika tidak sesuai aturan dalam memimpin (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

“Ditengah kegawatan dunia saat ini, berfikirnya harus komprehensif agar menjadi pribadi yang solutif, seberapa penting adanya pejabat itu “nongkrongin” jabatannya dibanding keselamatan rakyat, bukankah ada asas hukum umumnya “salus populi suprema lex esto” dimana keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” ungkapnya.

Menunda Pilkada ataupun Pilkades serentak bukan kemudian kita tidak berdemokrasi, jelas dia, ada banyak celah Pemerintah untuk menerbitkan regulasi dan mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia untuk hanya sekedar melewatkan wabah Pandemi Covid-19 atau dengan cara menyiapkan metode e-voting untuk pemilihan pemimpinnya.

“Jangan hanya alasan untuk sekedar mengisi ruang kosong jabatan, kemudian rumah sakit menjadi penuh dan sesak oleh korban dampak yang akan ditimbulkan dari perhelatan rutinitas demokrasi yang kadang menunjukkan dagelan tak berkualitas,” imbuhnya. (D/R)