TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Ketua Komisi IV DPR RI Perwakilan Lampung Sudin.S.E. menyatakan bahwa keberadaan lahan petani di Provinsi Lampung saat ini banyak yang telah di alih pungsikan dan tidak terkendali.

Hal ini di ungkapkan oleh Sudin.S.E.saat menghadiri acara Sosilisasi UU No 22 tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang 
Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang di adakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan SDM Pertanian,Kementerian Pertanian di Balroom Hotel Horison Kota Bandar Lampung,Sabtu (07/03/2020).

Menurut Sudin bahwa masalah alih pungsi lahan ini bukan hanya terjadi di Provinsi Lampung, melainkan terjadi di seluruh wilayah Indonesia,padahal saat ini sudah ada UU.Dan Perdanya juga sudah ada di sebagian kabupaten/kota,namun tidak di jalanakan.

“Nah,kalau tidak di jalankan UU tersebut tentunya dalam 10 tahun kedepan akan bertambah luasan alih pungsi lahan di Provinsi Lampung ini ,”kata Sudin.

Dirinya mengatakan bahwa negara indonesia harus daulat pangan,Ketahanan pangan yang baik karna kalau kita mengandalkan infor dari luar tentunya tidak logis,padahal kita punya lahan yang bisa memberikan kontribusi terkait pangan.

“Kita di Komisi IV DPR RI ini ingin meningkatkan produksi pangan di Indonesia khusunya di Provinsi Lampung,dan bagaimana juga akan meningkatkan kehidupan Penyuluh berkecukupan dalam hal pangan,”ucapnya.

“Intinya kami di Komisi IV DPR RI ini akan mendukung apapun bentuk kegiatan yang di ajukan kementrian Petanian akan kami dukung asal jangan ada bentuk penyelewengan,”kata Sudin.

Diketahui dalam acara sosialisasi tersebut di hadir oleh kepala Badan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. SE, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik), Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona ,Bupati Lampung Selatan,Nanang Ermanto,dan beberapa bupati /walikota se-Provinsi Lampung,Kepala Dinas Pertanian,Camat serta para penyuluh dan THL Dinas Pertanian Se-Provinsi Lampung (ydn).