TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Mencuatnya pemberitaan rumah sakit umum daerah (RSUD) Ryacudu, terkait dugaan ketidaktransparan anggaran dan jasa pelayanan karyawan rumah sakit Ryacudu Kotabumi, yang menimbulkan reaksi dari ormas Gerakan masyarakat perangi korupsi (GMPK) Lampung Utara, telah terpantau oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi.


“Kita sudah melihat pemberitaannya, namun sampai saat ini belum ada arahan dari pimpinan terkait untuk menindak lanjuti dari pemberitaan tersebut, oleh karena itu kita akan koordinasi terdahulu kepada pimpinan terkait hal ini,” kata  kasi inteljen Kejari Lampura, hafiezd SH.,MH saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (01/03/2021).


Saat ditanya apakah akan memonitor terkait pemberitaan tersebut, kasi Intel Kejari Lampura mengaku  sedang melakukan meonitor  terkait pemberitaan tersebut.


“Ya pasti kita pantau lah terkait pemberitaan tersebut dan yang pasti kita lihat terlebih dahulu tanda-tanda dari pimpinan seperti apa, kalau memang  diperlukan ditindaklanjuti, maka kita akan lakukan,”kata dia.


Hafiezd juga mengungkapkan, terkait jasa pelayanan yang ada dirumah sakit yang belum terbayarkan kepada karyawannya, dirinya juga akan berkoordinasi kepada pimpinan.


“Ya, yang jelas akan berkoordinasi kepada pimpinan dulu terkait hal tersebut,”Pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, ormas GMPK Lampung Utara meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH)  baik dari kepolisian ataupun kejaksaan untuk memeriksa ataupun jemput bola terkait realisasi anggaran covid 19 di rumah sakit umum daerah Ryacudu kotabumi tahun 2020 yang mencapai miliaran rupiah.


“Saya  humas DPD GMPK Lampura berharap kepada pihak aparat penegak hukum (APH) baik dari kejaksaan negeri lampura maupun pihak kepolisian polres Lampung Utara untuk segera menjemput bola terkait dugaan ketidaktransparan realisasi anggaran covid tahun 2020 di rumah sakit umum Ryacudu Kotabumi,” ucap Adi Rasyid saat diwawancarai media ini, Kamis (25/02/2021)