Lampung Barat – Mencuatnya persoalan bantuan sosial (Bansos) Pangan berupa 350 ton beras dan 140 ribu ikan kemasan kaleng yang dinilai bermasalah. Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Edy Yusuf, diminta secara legowo mundur dari jabatannya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lambar Marga Jaya Diningrat didampingi anggota Fraksi Suryadi mengungkapkan, mundur dari jabatan sebagai Kadis Sosial adalah keputusan terbaik sebagai pertanggungjawaban moral dalam masalah Bansos pangan yang terjadi. 

“Kami menilai Pak Edy Yusuf telah lalai dan tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, selaku pimpinan dalam instansi yang melaksanakan Bansos Pangan tersebut, bahkan menurut kami akan lebih baik Pak Edy Yusuf mundur dari jabatannya sebagai pertanggungjawaban moral kepada masyarakat dan pimpinan,” ungkap Marga Jaya Diningrat, Selasa (16/6/2020).

Dalam proses pengadaan hingga penyaluran Bansos pangan tersebut, lanjut Marga, Dinsos adalah instansi yang paling bertanggungjawab, termasuk dalam proses penunjukan langsung pihak ketiga, dan pihaknya menilai Dinsos telah lalai hingga pada akhirnya Bansos pangan tersebut bermasalah. 

“Prosesnya mulai dari perencanaan, penganggaran kami lihat sudah bagus, artinya dalam pengadaan ini menginginkan Bansos Pangan berkualitas. Namun pada proses penunjukan langsung pihak ketiga, kualitas yang diterima, proses penerimaan barang dari pihak ketiga, hingga penyalurannya menjadi pertanyaan, Dinsos telah lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya,” tegas Marga. 

Lebih lanjut Marga menjelaskan, pada proses penerimaan barang harusnya bendahara barang pada Dinsos itu tidak menerima jika barang yang diterima tidak berkualitas, namun yang terjadi sebaliknya pengawasan yang tidak maksimal menyebabkan barang yang diterima jauh dari harapan. 

“Oleh karena itu mau siapapun juga staf yang ditugaskan, maka kepala OPD-nya yang harus merasa bertanggungjawab, karenanya akan lebih baik mundur,” tutup Marga.

Sebelumnya, beras bantuan sosial sebanyak 350 ton akibat dampak Covid 19 sempat diwarnai protes oleh masyarakat Lampung Barat akibat beras tidak layak kosumsi.

Dari pengakuan pihak rekanan kerusakan beras yang tidak layak kosumsi hanya sebanyak 10 ton dan itu unsur ketidak sengajaan, rekanan siap menganti beras tersebut. (Sf)