Integrated Agroforestry berbasis masyarakat mampu meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan. Penerapannya mengacu sistem penapisan sosial, ekonomi dan ekologi. Pemilihan jenis diawali dengan filter sosial yaitu menggunakan jenis yang disukai oleh masyarakat dan kualitas bibit yang baik, dilanjutkan dengan analisis secara ekonomi “layak ekonomi”, dan tidak membahayakan lingkungan “layak ekologi”.

Tingginya nilai ekonomi kawasan hutan akan berdampak terhadap minimalnya konversi kawasan hutan. Konversi kawasan hutan akan berhenti dengan sendirinya jika nilai ekonomi hutan tinggi. Solusi yang dapat dilakukan untuk peningkatan nilai ekonomi kawasan hutan diantaranya memperkuat peran aktif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui penerapan Integrated Agroforestry berbasis masyarakat, serta menerapkan konsep keberlanjutan (kelestarian lingkungan, akseptabilitas sosial dan kelayakan ekonomi), ungkap Prof Dodik Ridho Nurrochmat (Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB) dalam Seri#1 bertema “Penguatan Organisasi Pengelola Hutan di Tingkat Tapak (KPH), Kamis, 2 Juli 2020.

Pengalaman memimpin Kehutanan dengan organisasi tapak berupa KPH dari empat unit hingga lima belas unit di Lampung diungkapkan Syaiful Bachri (Kadishut Lampung 2013-2019) bahwa upaya menuju KPH Mandiri harus dibangun komitmen yang kuat dari semua pihak dalam peningkatan saspras, SDM dan anggaran; optimalisasi obyek wisata alam unggulan di wilayah kelola KPH; serta menjadikan KPH sebagai pusat koordinasi sinergi pembangunan kehutanan semua stakeholder. Hal penting lainnya KPH harus kreatif mengoptimalkan semua potensi pemanfaatan HHK,HHBK, kawasan, jasa lingkungan sebagai core bisnis menuju mandiri dan penyumbang PAD.

Berbeda dengan Lampung, pengalaman Madani Mukarom (Kadis LHK NTB) mendorong isu kehutanan dan lingkungan dalam misi utama pembangunan NTB berupa “NTB Asri dan Lestari 2019-2023”, serta menempatkan KPH sebagai pelaksanan program unggulan tersebut. NTB juga memiliki Perda tentang Pengelolaan Hutan yang mengatur SDM dan anggaran yang memadai dalam mendukung Pembangunan Kehutanannya.

Webinar Series ini akan berlangsung selama enam seri selama bulan Juli 2020, ungkap MD Wicaksono (Ketua Persaki Lampung). Kegiatan seri#1 yang merupakan kerjasama Persaki Lampung dengan Rumah Kolaborasi yang didukung oleh Rainforest Alliance, AJI, Teknokra, dan Rumah Belajar, diikuti oleh sekitar 300 peserta yang berasal dari ASN KLHK, ASN Pemda, Akademisi, Swasta dan lainnya, yang berasal dari Provinsi Aceh di sisi Barat hingga Provinsi Papua di sisi Timur.