MESUJI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji hari ini, Kamis (16/07) melakukan dua kali sidang paripurna dengan dua agenda yang berbeda. Yang pertama yakni mendengarkan Jawaban Bupati Mesuji Saply TH atas pandangan Fraksi tentang pembahasan Raperda Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Belanja Daerah(LP2 APBD) Tahun anggaran 2019.

Kemudian dilanjutkan sidang paripurna kedua yakni penandatanganan Memorian of Understanding(MoU) pembahasan Raperda inisiatif DPRD mesuji tentang Tata Tertib pemilihan wakil Bupati Mesuji Sisa Jabatan 2017-2022.

Dalam sidang Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi DPRD mesuji, Bupati Menjawab satu-persatu tanggapan dari lima Fraksi yang ada di DPRD mesuji terkait beberapa Persoalan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung.

Menanggapi hal ini Saply mengaku akan menjadikan Rekomendasi BPK atas audit tahun anggaran 2019 sebagai acuan pelaksanaan tata kelola APBD Kabupaten Mesuji ditahun mendatang.

“Terkait temuan akan segera kita tindak lanjuti dalam 60 hari setelah rekomendasi di terbitkan, misalnya melakukan penagihan kepada pihak rekanan terkait kelebihan pembayaran,”terang Saply dalam jawabannya.

Sedangkan menanggapi pengisian pegawai Aparatur Sipil Negara(ASN) di Dinas Pendidikan yang dinilai tidak sesuai, Saply mengaku jika pengisian tersebut hanya sementara sambil menunggu pejabat definitif.

Usai mengelar rapat paripurna jawaban Bupati atas tanggapan Fraksi, DPRD Mesuji kembali melakukan sidang paripurna kedua dengan pembahasan Raperda Tata Tertib pemilihan Wakil Bupati sisa masa Jabatan, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mesuji serta dihadiri staf ahli Bupati mewakili Bupati Mesuji.

“Untuk Tatib pengisian jabatan Wakil Bupati sisa masa jabatan agendanya hanya penandantanganan nota kesepahaman. Sedangkan untuk pembahasan akan di jadwalkan kembali, “terang ketua DPRD Mesuji menutup sidang.(nara)