TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Ormas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara bertindak tegas terhadap oknum ASN yang bertugas sebagai pengawas sekolah di Kecamatan Tanjung Raja yang sejak tahun 2019 disinyalir jarang sekali masuk kerja.


Disampaikan Humas GMPK Lampura Adi Rasyid, Senin (07/09/2020) Pengawas sekolah memiliki tugas pokok yaitu, sebagai supervisi atau pengawasan dengan memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil.


” Jika benar dia (SH)  jarang masuk kerja bagaimana ia akan menyelesaikan tugasnya sebagai pengawas sekolah, berarti ia telah melanggar PP 53 tahun 2010 dan sangsinya itu jelas,” tegas Adi Rasyid. Senin (7/09/2020)


Disini ada kejanggalan yang patut kita pertanyakan kepada UPTD mengapa ia tidak melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara jika memang salah satu dari pegawainya jarang menjalankan tugas atau tidak jarang masuk untuk berkerja.


” jika memang ia sudah melapor ke dinas pendidikan mengapa Dinas Pendidikan tidak segera berkoordinasi dengan inspektorat kabupaten Lampung Utara hal ini yang perlu dijelaskan, ucap Adi Rasyid.


Untuk itu jika benar dia (SH) melanggar disiplin saya selaku Humas GMPK, meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampura segera menyikapi persoalan ini Serta meminta Inspektorat memanggil pihak-pihak terkait dan memberi sanksi tegas kepada Pegawai Negeri Sipil berinisial ‘SH’ ini.


” Permasalahan ini harus segera disikapi dengan tegas, agar tidak terulang dan dapat memberi efek jera terhadap oknum oknum ASN di Lampura lainnya, yang jarang masuk kerja dan makan gaji buta,” pungkasnya (Iwan)