TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Berdasarkan putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta sebagai PengadilanTingkat Pertama Nomor 250/G/2018/ PTUN.JKT tanggal 24 Januari 2019, perkara atas nama Edi Sastrawan,S.H.I (penggugat) melawan Bawaslu RI dan Sekjend Bawaslu RI (tergugat) berbunyi:

Menyatakan batal KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bawaslu RI) berupa Keputusan Bawaslu Nomor 0630/ K. BAWASLU /HK.01.01.VIII/2018 Tentang

Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018- 2023 tertanggal 14 Agustus 2018 khususnya lampiran angka12 Kabupaten Way Kanan;

-Mewajibkan Kepada Tergugat (BAWASLURI) untuk mencabut keputusan Bawaslu Nomor 0630/K. BAWASLU/HK.01.01.VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu

Kabupaten /Kota se-Provinsi Lampung masa jabatan  2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018 khususnya lampiran angka 12 Kabupaten Way Kanan.

Memerintahkan kepada Tergugat (BAWASLURI) untuk menetapkan Penggugat sebagai calon/anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Terpilih Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan 2018-2023.

Selanjutnya diperkuat oleh putusan Majelis Hakim PT.TUN  Jakarta pada Tingkat banding Nomor:125/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juni 2019, yang berbunyi:

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 250/G/2018/PTUN.JKT,

tanggal  24 Januari 2019; Menghukum Tergugat /Pembanding membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding. Dan selanjutnya permohonan KASASI Badan Pengawas Pemilu (BAWASLURI) ditolak oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi Nomor 600K/TUN/ 2019 tanggal 2Desember 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

-Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BADAN PENGAWAS PEMILU RI tersebut; 

-Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Semuanya sudah jelas artinya perkara ini dimenangkan oleh penggugat  Edi sastrawan, namun sangat di sayangkan menurut  Edi, seharusnya Bawaslu RI taat hukum dan azas selaku Badan/lembaga Negara,akan tetapi sejak putusan MA dikeluarkan tertanggal 2 Desember 2019

sampai har ini Bawaslu RI belum menjalankan putusan tersebut.

Dan Edi Sastrawan menjelaskan bahwa 

yang perlu diketahui terkait dengan Bawaslu RI tidak menjalankan putusan tersebut yaitu dengan

setatus dan legalitas Bawaslu Kabupaten Way Kanan hari ini.

“Artinya Bawaslu Way kanan dinilai

cacat hukum dan terindikasii legal.Dalam tahapan pilkada di Way kanan tahun ini ,”kata Edi Sastrawan kepada translampung.com melalui rilisnya,Sabtu (25/07/2020).

Dengan demikian lanjut Edi, bahwa Bawaslu Way kanan tidak bisa bekerja mengawasi tahapan-tahapan pilkada sebab SK mereka sudah

batal demi hukum dan SK mereka yang baru belum diterbitkan oleh Bawaslu RI.

“Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara,

Ia juga menjelaskan apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 97ayat (9) hurufa, keputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu  (keputusan Bawaslu Nomor 0630/K.BAWASLU/HK.01.01.VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kotase-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018

khususnya lampiran angka 12 Kabupten Way Kanan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

“Dengan adanya masalah ini saya telah laporkan hal ini  kepada Bapak Presiden Rebuplik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juni 2020 mudah-mudahan perjuangan yang hampir 2 tahun bolak- balik ke Jakarta tidak mengecewaan,”harapnya.

“Andaikan pengadilan di Dunia ini bisa di permainkan tunggu pengadilan di akhirat nanti ,”tegasnya.

Sampai berita ini di turunkan pihak Bawaslu Provinsi Lampung belum bisa di konfirmasi ,(rilis).