TRANSLAMPUNG.COM, PESAWARAN-Dugaan carut marutnya penyaluran bantuan kepada Kelurga Penerima Manfaat (KPM )untuk Program Kelurga Harapan (PKH) dari Kementrian Sosial RI untuk Kabupaten Pesawaran khusunya di Kecamatan Punduh Pedada mendapat perhatian khusus dari kepengurus Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (PAC- PP) di kecamatan setempat.

Hal ini di ungkapkan oleh salah satu  pengurus PAC -PP Punduh Pedada Romadon ,bahwa penyaluran untuk KPM PKH yang ada di kecamatan Punduh Pedada dinilai tidak tepat sasara,pasalanya berdasarkan data  KPM PKH yang ada banyak masyarakat yang terdata namun tidak menerima bantuan tersebut, selain itu juga banyak warga yang mampu malah mendapat bantuan.

“Nah,kita ada data semua KPM PKH di 11 desa di kecamatan Punduh Pedada ini dan saat ini kami sedang melakukan investigasi dalam penyalurah program bantuan ini ,”kata Romadhon saat di konfirmasi,Rabu (24/06/2020).

Menurut dia saat melakukan investigasi pihaknya menemukan dalam penyaluran  program PKH ini ada kejanggalan,dimana ada beberapa KPM PKH yang terdata dalam program ini tapi tidak mendapatkan bantuan,seperti hasil investigasi PAC PP di Desa Banding Agung,,dimana salah satu KPM PKH atas nama Hasbulloh,namanya terdata tapi tidak mendapatkan haknya.

“Masalah ini terjadi bukan di desa Banding Agung saja tapi di desa lainya juga banyak temuan yang kita peroleh kasunya juga sama,ada datanya tapi tidak mendapatkan bantuan, seperti salah satu KPM PKH dari Desa kota Jawa atasnama Fatimah kasunya juga sama “jelasnya.

Ditambahkan oleh anggota PAC PP lainya,Zailani  bahwa hasil dari temuan di lapangan bahwa dalam penyaluran program PKH  banyak kejanggal yang terjadi, seperti orang  yang dinilai mampu malah mendapat bantuan, sedangkan orang yang wajib menerimanya malah tidak mendapatkanya.

“Hal ini sudah tidak benar, dan kami lihat kerja para pendamping tidak sesuai apa yang di harapkan,”terangnya.

Untuk itu lanjut zailani  pihaknya meminta kepada Dinas terkait yakni Dinas Sosial kabupaten Pesawaran untuk mengevaluasi kinerja para kordinator wilayah Kabupaten, kordinator tingkat kecamatan dan para pendamping desa masing -masing,agar apa yang menjadi hak masyarakat yang mendapat bantuan bisa tersalurkan dan di perjuangkan.

“Nah,seharusnya dalam hal ini, baik Korwil ,korcam dan kordes serta pendamping bekerja sesuai apa yang di kerjakan, kalau memang warga terdata tapi tidak mendapat bantuan itu perjuangkan agar bisa mendapatkan haknya begitu sebaliknya jika orang yang mampu segera koodinasi dengan yang bersangkutan dan hapus data ,”ucapnya.

“Untuk temuan ini baru beberapa desa yang didapat, dan kami yakin hal ini juga terjadi di desa lainya, makanya saat ini kawa-kawan pengurus PAC- PP sedang menyelidiki penyaluran PKH ini di masing-masing desa yang ada,”ucapnya.

“Dan untuk menindaklanjuti maslah ini, terlebih dahulu kami akan melakukan koordinasi dengan ketua PAC kami seperti apa nanti  tindak lanjutnya,”tambahnya.

Sementara itu kepada koordinator Wilayah PKH Kabupaten Pesawaran Aji ,saat di konfirmasi terkait maslah ini mengatakan bahwa hal ini agar di konfirmasi langsung kepada koordinator pendamping PKH desa masing -masing.

“Silahkan saja konfirmasi ke bak Pipit selaku  koordinator pendamping PKH tingkat desa,”tegasnya. 

Begitu juga saat di konfirmasi kepada kordinator PKH tingkat Kecamatan Ari bahwa saat ini pihaknya sedang memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat yang memdapat bantuan dan saat ini dirinya dan koordinator Pendamping PKH tingkat desa sudah berkoordinasi dengan pihak Bank Mandiri terkait masalah ini.

“Kami saat ini sedang memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat selama ini ,”jelasnya.

Terkait adanya temuan di Desa Banding Agung lataran ada salah satu KPM PKH yang terdata sejak 2018 namun sampai saat ini tidak menerima bantuan tersebut, selaku kordinator Pendamping PKH Desa Banding Agung Pipit, menjelaskan bahwa data tersebut bukan atasnama Has Bulloh melainkan nama istrinya Habiah .

“Kalau didata itu bukan atas nama Has Bullah melainkan istrinya tapi karna kendala ada kesalahan tiga NIk KTP nya yang bermasalah, data itu memang dari tahun 2018 saat ini masih kita perjuangkan ,”tegas Pipit.

Sebelumnya wartawan trnslampung.com mencoba mengkonfirmasi kepihak Bank Mandiri Cabang Bandarlampung  terkait data yang ada.Namun sayangnya pihak Bank Madiri tidak banyak memberikan komentar dengan dalih tidak ada wewenang dalam hal ini,dan menyarankan untuk konfirmasi ke Dinas Sosial Pesawaran terlebih dahulu.

“Maaf mas terkait masalah ini silahkan saja kedinas Sosial Pesawaran saya tidak ada wewenang terkait pemberitahuan data ini ,”kata Hendra yang di ketahui sebagi orang ketiga yang menagani bantuan bansos  PKH di kecamatan Punduh Pedada ini.

Begitu juga saat di konfirmasi kepada Muslim pihak Bank Mandiri Pusat bahwa dirinya menyarankan untuk berkoordinasi terlebih dahulu ke Dinas Sosial Pesawaran.

“Kami disini hanya menerbitkan buku tabungan dan kartu PKH sesuai dengan data yang kami dapat dari kementrian sosial lalu kami bagikan langsung kepada KPM PKH sesuai data yang ada ,”singkatnya.

Sampai berita ini di turunkan pihak Dinas Sosial Pesawaran belum bisa di korfimasi terkait carut marutnya penyaluran Program PKH untuk KPM yang ada di kecamatan Punduh Pedada kabupaten Pesawaran,(ydn).