LAPORKAN PELAKSANAAN APBD 2019: Bupati Tanggamus Dewi Handajani melaporkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 Tanggamus di hadapan DPRD, pada paripurna Selasa (30/6).

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten Tanggamus cukup berhasil mencapai target keuangan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Hal itu ditunjukkan dengan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp1,71 triliun atau mencapai 95,53 persen dari target anggaran sebesar Rp1,79 triliun.

Pencapaian itu disampaikan Bupati Tanggamus di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten tersebut, dalam Rapat Paripurna Agenda Mendengarkan Penyampaian Bupati Tanggamus pada Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019. Paripurna berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD setempat, Selasa (30/6).

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos. Didampingi Wakil Ketua I Irwandi Suralaga, S.Ag., Wakil Ketua II Tedi Kurniawan, S.E., dan Wakil Ketua III Kurnain, S.I.P. Kemudian dihadiri 28 Anggota DPRD dari total 44 Anggota, sehingga sidang dinyatakan kuorum. Dari unsur Eksekutif, hadir Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M., Wakil Bupati H. AM. Syafi’i, S.Ag., para Asisten, para Kepala OPD, para Camat, serta Pimpinan Forkopimda.

Membuka paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Heri Agus Setiawan menyampaikan, Bupati Tanggamus melalui surat dengan Nomor: 900/4821/05/38/2020 tanggal 29 Juni 2020, telah menyampaikan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

“Untuk kemudian, ranperda tersebut dibahas dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Tanggamus,” ujar Heri Agus Setiawan.

Di hadapan para Legislator Kabupaten Tanggamus yang hadir dalam paripurna, Bupati Tanggamus Dewi Handajani menyampaikan pertanggungjawabannya terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019. Hal itu merupakan amanah Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

“Penyampaian tersebut dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk kemudian dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama,” kata bupati.

Dewi Handajani melaporkan, target keuangan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, telah dapat dicapai dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp1,71 triliun atau mencapai 95,53 persen dari target anggaran sebesar Rp1,79 triliun. Sedangkan untuk Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebesar Rp1,42 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,29 triliun atau 90,48 persen.

Lalu Transfer Bantuan Keuangan, lanjut bupati, dari anggaran sebesar Rp386,55 miliar, direalisasikan sebesar Rp386,55 miliar atau sebesar 100,0 persen. Untuk pembiayaan daerah sebagai pos untuk menutupi defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, dari target penerimaan pembiayaan sebesar Rp25,39 miliar, dapat direalisasikan sebesar Rp25,14 miliar atau sebesar 99,02 persen.

“Realisasi penerimaan ini berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp25,39 miliar. Sehingga pada tahun 2019 terdapat SILPA sebesar Rp55,6 miliar. Berasal dari sisa dana DAK, BOS, dan JKN. Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah); tersedianya meubelair dan alat kantor; tersedianya alat angkutan (kendaraan dinas); terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan; pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase; tersedianya alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas dan rumah sakit dan pembangunan lainnya,” papar Bunda Dewi — sapaan akrabnya.

APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019, kata bupati, ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Menurut Dewi Handajani, terdapat beberapa alasan mendasar dilakukannya perubahan atas APBD Kabupaten tanggamus Tahun Anggaran 2019.

“Pertama sejak ditetapkannya Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019, telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan dengan asumsi yang digunakan dan berpengaruh pada pelaksanaan APBD Tahun 2019 secara keseluruhan. Kemudian kedua, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD 2019, perlu dilakukan penyesuaian kembali atas beberapa target sasaran pendapatan daerah, belanja daerah, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, sehingga menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten tanggamus tahun 2019,” ungkap bupati.

Masih dalam paripurna itu, Bupati Dewi Handajani juga menyampaikan keberhasilan Kabupaten Tanggamus dalam mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.

“WTP yang kita terima pada Jumat (26/6) itu, merupakan (WTP) ke lima secara berturut-turut,” kata Dewi Handajani.

Menutup laporannya, Bupati Tanggamus menyampaikan akan semakin beratnya tantangan dan kendala pembangunan di masa depan. Terlebih di masa pandemi Covid-19 dan memasuki kehidupan Normal Baru.

“Terhadap permasalahan yang belum sepenuhnya tuntas terselesaikan, patut untuk kita tanamkan tekad dan semangat, agar ke depan kita dapat memberikan karya terbaik sesuai profesi, tugas, dan fungsi yang kita emban,” pungkas bupati. (ayp)