TRANSLAMPUNG.COM,PESIBAR -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat meminta PLN untuk bertanggung jawab atas insiden ditahannya mobil ambulan milik Pekon Bumiratu, Kecamatan Ngambur, yang ditahan Polres Lampung Barat, karena membawa ratusan Kwh meter listrik beberapa waktu lalu.H

Halitu disampaikan saat Komisi II DPRD Pesibar memanggil PLN, Dinas PMPTSP Pesibar saat hearing yang dilakukan diruang Komisi II yang dihadiri oleh Komisi II dan Komisi I, Senin (27/04/2020).

Ketua I DPRD Pesibar, Piddinuri dan Ketua II Ali Yudiem beserta para anggota dewan yang hadir meminta PLN agar bertanggungjawab dapat mengurus dan mengeluarkan mobil ambulan dan KHW meter listrik yang ditahan oleh Polres Lambar.

Sebab, kata dia, ada usulan pengajuan 515 KWH di Pekon Bumiratu Kecamatan Ngambur namun yang di ACC baru 332 KHW listrik. Dan kwh itu kemudian dibawa oleh mobil ambulan Pekon.

“Kami minta PLN bertanggungjawab, menyelesaikan secepatnya, KWH meter listrik itu sudah dibayar masyarakat menunggu,” kata Ali Yudiem.

Selanjutnya dewan akan memanggil Peratin dan kelompok masyarakat (Pokmas) dan Biro , yang mengurus pemasangan KWH meter listrik tersebut, untuk mengetahui secara persis apa sebenarnya yang terjadi dan menggali informasi keterangan lebih dalam lagi, untuk kemudian dapat menjadi perbaikan perbaikan kedepan. Karena ada tiga pekon yang mengurus KWH subsidi itu yaitu Pekon Bumiratu, Pekon Negeriratu Ngambur dan Pekon Mon Kecamatan Ngambur.

“Kami minta DPMPTSP dapat menghadirkan para peratin ,” kata Piddinuri.

Sementara Kadis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pesisir Barat, Jon Edwar yang turut hadir pada kegiatan itu, mengatakan sebaiknya DPRD mengundang langsung para pihak tersebut, sebab jangan sampai menimbulkan salah pemahaman di publik.

“Jadi kalau kata saya , jangan kami yang undang Pokmas, nanti seolah pengertiannya Pokmas dibentuk oleh Dinas Perizinan, padahal tidak seperti itu ,”Ujar Jon.