Lampung Barat – Anggota DPRD Lampung Barat asal PKS Nopiyadi, S. I. P mengajak masyarakat, Camat maupun peratin untuk lebih ekstra mengawasi penyaluran program bantuan Sembako (BPNT) kurang lebih 3,6 M kepada kurang lebih 18 ribu KK /KPM di Lampung Barat . Jumat (10/04)

Menurutnya , dengan pengawasan yang baik dari Anggota DPRD, Masyarakat, Camat, Peratin dan Lurah, maka penyaluran Sembako/BPNT membuat program tersebut memenuhi indikator 6 T. “Indikator Kinerja 6 T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi dalam penyaluran program Sembako/BPNT akan tercapai bila seluruh pihak terkait mengawasi jalannya program ini dengan baik dan benar,” tutur Nopiyadi juga Ketua Fraksi PKS Bersatu .

Dengan pengawasan yang baik, maka kesalahan di lapangan akan terminimalisasi. Dia mencontohkan, penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa dicegah dengan cara cross cek bersama bukan hanya kami Anggota DPRD saja tapi kita semua harus ambil bagian pengawasan tersebut.

Apalagi dampak sosial dari wabah Covid-19 sudah mulai dirasakan masyarakat tentu ini sangat dibutuhkan dan ditunggu masyarakat penerima, informasi yang saya dapatkan penyaluran tahap 3 dilaksanakan pekan ini .

“sekadar diketahui program ini nilainya lebih besar dari sebelumnya setiap Keluarga Penerima Manfaat(KPM ) sebelumnya 110.000 menjadi 200.000 setiap bulannya yang nantinya masing-masing KPM menerima dalam bentuk Sembako berupa 10kg Beras, 30 Butir Telur, 1kg Kentang, 1Kg buah, 1/2kg kacang Hijau.kami berharap masyarakat /KPM sampaikan kepada kami jika menerima kurang dari itu nanti kita tindaklanjuti. “

Selain itu, Nopiyadi juga berharap petugas harus banyak bersabar dan memiliki jiwa sosial tinggi karna beban kerja yang banyak harus kita akui tidak sebanding dengan kesejahteraan yang diterima namun tetap berusaha profesional untuk memberi pelayanan, pemahaman yang benar dan sejelas-jelasnya tentang tata cara bertransaksi dengan kartu Sembako/BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) .

“Sampikan dan bantu juga tata cara pengaduan apabila mengalami hambatan dalam pencairan bantuan ini,” ujarnya. (Sf)