TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara menolak pengesahan Omnibuslaw UU Cipta Kerja, hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Lampura Romli saat membacakan fakta Integritas, dihadapan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi di gedung DPRD setempat, senin (19/10/2020)


Adapun Fakta Integritas yang dibacakan Ketua DPRD yakni.


Fakta Integritas:
DPRD Kabupaten Lampung Utara, Pada hari ini senin tangal 19 Oktober 2020. Kami Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara sepakat dengan Aliansi Lampung Utara Bergerak yang dipelopori oleh Organisasi Kemahasiswaan yaitu, PMII, HMI, IMM dan IKAM Lampung Utara. Sepakat menolak terhadap pengesahan Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Serta DPRD Lampura bersedia mencabut Omnibuslaw UU Cipta Kerja dengan tuntutan sebagai berikut,” Kami bersedia menyampaikan Aspirasi ini ke DPR RI,” dengan demikian kami ucapkan terima kasih. Ucapnya


Saat dikonfirmasi usai menerima aksi mahasiswa, Ketua DPRD Romli menyampaikan, hari ini saya sebagai Ketua DPRD Lampung Utara telah menandatangani dan mensetujui apa yang menjadi tuntutan masyarakat untuk disampikan kepada Pemerintah Pusat. ucapnya


Saat ditanya wartawan, apakan ini atas nama Ketua DPRD apa DPRD, dikatakan Romli, yang tanda tangan Ketua DPRD Lampura tapi kop nya DPRD Lampura, untuk secara legitimasinya sudah kena tetapi secara person saya tidak bisa menjamin, tapi sebagai Ketua DPRD saya sudah tanda tangan. Tegasnya


Diberitakan sebelum nya ratusan mahasiswa yang dipelopori PMII, HMI, IMM dan IKAM Lampura kembali menggelar aksi digedung DPRD Lampung Utara menolak pengesahan Omnibuslaw UU Cipta Kerja.


Dari pantauan dilokasi nampak Dandim 0422 LU bersama Kapolres turut mengamankan jalan nya aksi yang dimulai dari Halaman Kantor Pemkab Lampura menuju Kantor DPRD setempat.(Ek)