PANARAGAN (translampung.com)– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, tekankan peranan Pemerintah Tiyuh (Desa) dalam membantu pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disdukcapil Tubaba, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Johanuddin, saat dikonfirmasi translampung.com diruang kerjanya, Senin (15/3/2021) pukul 09.42 Wib.

Dikatakan Johan, bahwa dokumen kependudukan baik itu Akta Kelahiran, Kematian, Kartu Keluarga, E-KTP, dan KIA merupakan hal yang sangat penting sebagai identitas daripada masyarakat itu sendiri.

“Pelayanan-pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan tersebut Gratis, tidak dipungut biaya. Oleh karenanya, kami sangat membutuhkan kerjasama dari masyarakat agar dapat memenuhi dokumen apa yang perlu dilengkapi dalam identitasnya sebagai penduduk dan warga Negara Indonesia.” Terangnya.

Namun, lanjut dia, tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang terkendala oleh akses jarak, pengetahuan, maupun teknologi, sehingga menyebabkan terdapatnya warga yang belum lengkap dokumen kependudukannya.

“Dalam hal ini, sebenarnya sejak tahun 2012 perekaman E-KTP itu sudah dapat dilakukan di Pemerintah Kecamatan. Kemudian pada tahun 2019, ada program inovasi bernama Community of Service kepada masyarakat yang ada di Tiyuh, Puskesmas, Klinik, bahkan hingga ke KUA oleh operator-operator setempat untuk dapat membantu masyarakat membuat dokumen kependudukan kecuali E-KTP dan KIA.” Paparnya.

Untuk itu, sebagai Pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan agar Tiyuh dapat membantu pendataan penduduknya agar dapat diusulkan ke Disdukcapil Tubaba terkait apa yang diperlukan.

“Apalagi semenjak adanya program pelayanan Online melalui e-Smile, maka Pemerintah Tiyuh harus aktif terutama dalam membantu masyarakatnya yang memiliki berbagai keterbatasan dalam pembuatan dokumen kependudukan tersebut, agar bisa diberikan pelayanan maksimal. Dan sekali lagi, pelayanan diberikan secara Gratis dan sudah menjadi kewajiban dari Pemerintah.” Imbuhnya. (D/R)