Lampung Barat – Inspektorat Pemkab Lampung Barat (Lambar) temukan masih banyaknya Pekon (Desa) belum tertib administrasi menyoal pajak belanja melalui Dana Desa (DD), sesuai dengan Undang-undang yang belaku hingga di penghujung tahun 2020. Rabu (30/12/2020).

Sejak di gelontarkan Pemerintah Pusat DD yang dimulai tahun 2015, guna percepatan pembangunan di daerah pedalaman dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sampai saat ini DD yang di peruntukan untuk Pekon di Lampung Barat dengan anggaran berpariasi untuk 131 pekon yang mampu mencapai 1 Milyar dibeberapa pekon setempat namun administrasi menyoal pajak masih banyak ditemukan tak sesuai Uu yang berlaku.

Dikatakan Sekertaris Inspektorat Lampung Barat, M. Sukri, mendampingi Insepektur, Nukman, misalnya, pekon pencairan DD sebesar 100 juta untuk pembangunan fisik dan pajaknya 25 juta.

“Itu misalnya,” ujar Sukri, kembali mengulas saat di wawancarai SKH Translampung.

Namun dikarenakan keuangan pembangunan fisik tersebut tidak mencukupi sehingga sementara anggaran untuk pajak dialihkan untuk melanjutkan fisik tersebut agar selesai.

Jadi wacana pembayaran pajak dilakukan penundaan dan akan di bayarkan setelah pencairan DD tahap selanjutnya. “Bukan tidak dibayarkan namun mengalami keterlambatan dengan seharusnya dibayarakan pajak setelah belanja,” jelasnya.

Kata dia, menyalahi aturan yang berlaku, seperti ini kejadian yang masih sering menjadi temuan oleh tim periksa (Inspektorat) di Pekon. Sehingga pihaknya mengingatkan pekon untuk malakukan administrasi sesuai dengan aturan yang telah ada.

“Tahun 2021 kita akan perketat pemeriksaan penyerapan anggaran DD terkait administrasi bukan hanya pajak tetapi semuanya sehingga pekon dapat lebih maksimal lagi dalam pelaporan yang dibuat,” tutupnya. (safri)