TRANSLAMPUNG.COM, PESIBAR -Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mana sejak tahun 2007 pemerintah indonesia telah melaksanakan program keluarga harapan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PKH, atau jika di dunia internasional disebut dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) terbukti cukup berhasil menanggulangi masalah kemiskinan yang dihadapi negara-negara di dunia. Pekom Rawas, senin, (10/2).

Seperti halnya yang disampaikan oleh kepala dinas sosial Pesibar, Agus Triyadi mengatakan, misi utama PKH adalah untuk menurunkan kemiskinan  yang semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin indonesia sampai pada maret 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau ± 28,01 juta jiwa BPS, 2016. 

“Mengingat hal tersebut, pemerintah telah menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2015-2019. KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat, “Ungkapnya. 
Dijelaskannya, adapun bantuan PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu, bantuan tetap dan bantuan komponen yang diberikan dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut.

” Ibu hamil : Rp 3.000.000,- (dibayarkan maksimal kehamilan ke-2), anak usia dini : Rp 3.000.000,- (dibayarkan maksimal 2 anak), SD : Rp 900.000,-. SMP : Rp 1.500.000,-, SMA : Rp 2.000.000,-,  Disabilitas berat : Rp 2.400.000,- dan Lansia : Rp 2.400.000,- (dibarkan jika ada atau masih memiliki keluarga dan bukan Lansia tunggal, usia mencapai 70 tahun dan hanya dibayarkan kepada 1 orang saja, “Terangnya. 

Dengan demikian, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa penerima PKH tepat sasaran dan berkeadilan, maka hari ini diadakan lounching penempelan stiker, hal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membulli keluarga penerima akan tetapi lebih kepada peningkatan control dari masyarakat. Sebagaimana sesuai dengan arahan Dirjen perlindungan dan jaminan sosial Kemensos RI No:1992/4/HK.02/05/2919 tertanggal 09 mei 2019 tentang labelisasi KPM PKH.

“Seluruh kelompok peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan diwajibkan mengikuti pembinaan oleh pendamping, oleh sebab itu besar harapan kepada semua KPM PKH intu mengikuti pembinaan tersebut dan tidak diikuti bantuan PKHnya akan tertunda dan akhirnya bisa dikeluarkan dari kepesertaan program, “tegas.