TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, mendukung sepenuhnya usulan Ormas Mahasiswa dan Pemuda atas penolakan UU Omnibus Law (Cipta Kerja) yang dianggap merugikan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan setelah melakukan
diskusi bersama Organisasi Mahasiswa IKAM Tubaba, dan Ormas Ikatan Pemuda Bergerak di ruangan Kantor Komisi I DPRD, Tiyuh (Desa) Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten setempat, pada (14/10/2020) sekitar pukul 10.20 Wib.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Tubaba Sudirwan.S.Sos mengatakan. Pihaknya sangat mendukung sepenuhnya atas tuntutan dari adik-adik mahasiswa juga pemuda terutama apabila di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut adanya poin-poin yang dapat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat Tubaba.

“Dari perwakilan DPRD Tubaba Sangat mendukung dan akan menyampaikan usulan penolakan ini ke pemerintah Provinsi dan DPR RI Pusat.” Tegas Sudirwan.

Sementara itu perwakilan Ketua IKAM Tubaba Abdurahman Cury, menyampaikan. Kami akan memberikan tuntutan atas Penolakan UU Omnibus Law (Cipta Kerja ) yang sudah disahkan oleh Pemerintah Pusat.

“Pertama kami menolak UU Omnibus Law (Cipta Kerja) yang membuat Kegaduhan di masyarakat. Dua, Meminta Draf Asli Pengesahan dan Penetapan UU Omnibus Law yang nantinya agar dipublikasikan ke Publik secara Terbuka. Tiga, Agar DPRD Tubaba dapat turun langsung kelapangan untuk menenangkan Masyarakat yang resah terkait penetapan UU Omnibus Law yang merugikan Rakyat Atau Cacat Hukum.” Kata Abdurahman.

Diketahui ada 7 Poin draf inti yang menjadi pembahasan dalam Diskusi dan Mediasi tersebut diantaranya. Upah Minimum Penuh Syarat, Pesangon Berkurang, Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu, Outsourcing seumur hidup, Kompensasi minimal 1 Tahun, waktu kerja yang berlebihan, dan Hak Upah Cuti yang Hilang. (D/R).