TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)–Pasca menerima cinderamata dari Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Bupati Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad.Sp, berjanji akan membantu memberikan penjagaan atas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Selain itu Bupati Umar Ahmad juga akan mempelajari usaha apa saja yang dapat di kembangkan oleh Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) hingga pengusaha Lokal.

“Kita juga akan mempersiapkan perencanaan jaringan gas (Jargas) untuk beberapa Tiyuh (Desa) di Kabupaten kita, hingga sub penyalurnya.” Kata Bupati kepada translampung.com melalui pesan whatsapp nya, Kamis (24/9/2020) sekitar pukul 11.39 Wib.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) pada selasa (22/9/2020) beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan tersebut tampak Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa, disambut langsung oleh Bupati Umar Ahmad SP, didampingi Wakil Bupati Fauzi Hasan, Kapolres Tubaba, Dandim Lampung Utara, serta beberapa Kepala OPD terkait, di Beruga Cottage Komplek Islamic Center Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah Tubaba.

Kunjungan Kerja Kepala BPH Migas itu guna melakukan penyampaian Informasi Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Kabupaten Tulangbawang Barat 2020, serta memberikan Cinderamata kepada Bupati.

“Sebagaimana telah ditetapkan Kuota JBT (Minyak tanah dan minyak solar) Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan (SK) dari Kepala BPH Migas.” Ungkap kepala BPH.

Menurutnya kuota JBKP (Premium) Tahun 2020 tersebut sesuai SK Kepala BPH Migas Nomor 37/P3/JB/BPH, MIGAS/KOM2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan BPH Migas Nomor 56/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM2019 tentang penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus per Provinsi Kabupaten kota Oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2020.

“Untuk itu, saya mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tubaba Provinsi Lampung dapat berperan aktif dalam mengawasi pendistribusian JBT (Minyak Solar) dan JBKP (Premium) agar tepat sasaran dan tepat volume, sehingga tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan.” Imbuhnya (ADV).