TRANSLAMPUNG.CoM,PESIBAR _Bupati Pesisir Barat menghadiri acara rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, di Gedung DPRD setempat, Senin (21/6/2021).

Dalam sambutannya, Agus Istiqlal mengatakan pelaksanaan APBD harus disampaikan pertanggungjawabannya pada setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD.

“Sebagaimana amanat UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mewajibkan mulai dari Presiden sampai Bupati/Walikota untuk menyampaikan RUU dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada Lembaga Legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia,” ujarnya.

Masih menurut dia, pertanggungjawaban pelaksanaan APBF merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya.

“Untuk diketahui bersama bahwa pada hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 yang telah di audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, pada saat penyusunan APBD tahun anggaran 2020 telah mengikuti beberapa disiplin anggaran. Seperti pendapatan daerah, penganggaran serta semua penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran bersangkutan harus tertuang dalam APBD kemudian dibukukan dalam rekening kas umum daerah.

“Kebijakan belanja perlu diarahkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana dan infrastruktur. Sedangkan untuk alokasi anggaran dilakukan sesuai dengan pendelegasian kewewenangan pada OPD dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan serta tetap mengutamakan akuntabilitas perencanaan anggaran,” pungkasnya.

Turut hadir dalam Paripurna tersebut Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda Lambar dan Pesibar beserta para Perwakilan OPD dilingkungan Pemkab Pesibar. (*)