TRANSLAMPUNG.COM,KALIANDA – Sebanyak 25000 Sertifikat dan 35000 untuk Peta Bidang Tanah bakalan diluncurkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan melalui program Pendaftaran Tanah Distematis Lengkap (PTSL) Tahun anggaran 2020.

Menurut Kepala BPN Lamsel Rahmad Saleh, mengatakan selama ini masyarakat hanya mengenal Prona
(Proyek Operasi Nasional Agraria). Namun sekarang prona telah berganti menjadi PTSL.

“Dimana Prgoram Prona selama ini dalam penerbitan sertifikat lingkupnya terbatas dan tertentu saja. Tapi, untuk PTSL menjadi keseluruhan atau sapu bersih tidak ada yang tertinggal disuatu desa,” kata Rahmad usai melantik Tim Adjudikasi dan Sosialisasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Distematis Lengkap (PTSL) Tahun anggaran 2020, yang berlangsung di Aula Rajabasa kantor bupati, Rabu (5/2/2020).

Lebih lanjut Rahmad Saleh Mardani menjelas program PTSL menggunakan biaya APBN mulai dari proses awal hingga penerbitan sertifikat. Tetapi, tidak semua bisa digratiskan atau dibebankan pemerintah.

“Yang tidak gratis itu, yakni biaya pembuatan patok batas, pengurusan dokumen SKT, surat Sporadik dan BPHTB jika nilainya lebih dari 60 juta. Itu yang tidak tercover oleh pemerintah, sehingga masyarakat dikenakan biaya,” ungkapnya.

Sedangkan yang menjadi tanggung biaya pemerinatah dalam PTSL, lajut Rahmad meliputi proses pendataan dan pengumpulan berkas yang telah lengkap dari masyarakat melalui desa.

“Kemudian, proses penerbitan sertifkat dan penyerahan sertifkat kepada masyarakat. Ini yang dicover oleh pemerintah atau gratis. Jadi masyarakat jangan salah mengartikan perlu dipahami,” ujarnya.

Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan terutama untuk menerbitkan Perda untuk keringanan membayar
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar masyarakat ringan mengurus adminstrasi tersebut.

“Program PTSL ini juga, tidak berhenti disini saja. Tetapi masih ada kelanjutan yaitu proses pemberdayaan masyarakat agar mendapat proritas dari pihak perbankkan, sehingga masyarakat yang telah memiliki sertifikat dapat mengangunkan surat tersebut menjadi nilai rupiah untuk membuka usaha atau lainya,” kata dia.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Akar wibowo mengatakan dengan kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan dalam pengurusan PTSL, sehingga masyarakat mudahan, cepat dan untukmenghindari pungli dalam membuat sertifikat.

“Para peserta saya mita serius mengikuti kegiatan sosilisasi PTSL, agar setelah selesai kegiatan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembuatan sertifikat,” pungkasnya.(Johan)