Lampung Barat – Desas-desus terkait Anggaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren yang tidak lagi dianggarkan untuk tahun 2021 ini.

Senter menjadi perbincangan hangat dikalangan pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) khususnya di Lampung Barat (Lambar), berdasrakan data yang tercatat di Kementerian Agama (Kemenag) setempat ada 47 Pesantren yang telah menjadi naungannya.

Saat diminta tanggapan oleh Translampung.com, terkait hal tersebut Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, mengatakan, jika benar nantinya seperti itu, tentu Pemkab akan mengambil langkah-langkah untuk membantu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) agar tetap berjalan produktip dan cerdas.

Tetapi kata dia, “sabar, tunggu regulasinya keluar nanti baru kita sama-sama pelajari agar KMB tetap berjalan produktip dan cerdas,” jelas Pakcik sapaan akrab Parosil, yang juga mantan anggota DPRD Lampung Barat Tiga Periode. Minggu (24/1/2021)

Sebelumnya Kepala Seksi Papki Kemenag, Lampung Barat, Mukip, mendamping Kepala Kemanag, Maryan Hasan, menjelaskan, jika itu masih dalam wacana Kementerian Agama Pusat. Saat ini pihaknya tengah menunggu aturan (undang-undang) agar semuanya jelas.

Nanti setelah turunnya UU semuanya dapat dipastikan, jika benar terjadi dana BOP tak lagi di anggarkan, pihaknya mengharapkan ada pengganti bantuan dalam bentuk lain untuk Ponpes di Lampung Barat.

Sebenarnya bantuan untuk Ponpes sampai hari ini masih ada seperti, Bantuan Sapras Bantuan Ustadz-ustadzah dan Beasiswa Santri. Menurutnya, “Bukan dana BOP yang tak dianggarkan tetapi istilah BOP nya saja diganti,” tutupnya.

Sementara dikutip dari POJOKSATU.id, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI Bukhori Yusuf menyesalkan kebijakan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Penyesalan tersebut disampaikan Bukhori terkait dengan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pendidikan pesantren tidak lagi dianggarkan pada tahun 2021 ini.

“Saya sangat menyesalkan keberpihakan menteri agama pada pesantren, madrasah/sekolah swasta sangat minim selama ini,” ujarnya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Padahal, kata Bukhori, pada tahun 2020 Menag telah menetapkan sebanyak 29.500 Madrasah Diniyah Taklimiyah (MDT).

Kemudian, Pondok Pesantren sebagai penerima bantuan operasional dengan total anggaran sebesar Rp 2,5 Triliun.

Politisi PKS ini menyarankan supaya Menag bisa melanjutkan bantuan pada instansi pendidikan tersebut.

“Caranya memanfaatkan sumber pendanaan yang berasal dari Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN),” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, perlu ada beberapa perbaikan pada regulasi, sehingga memungkinkan pesantren dan madrasah sekolah swasta untuk bisa mengakses dana tersebut.

“Kira-kira ada tidak ya regulasi yang bisa kita perbaiki dalam rangka madrasah/sekolah swasta ini, dimana mereka adalah etalase Menag bisa akses dana SBSN?,”

Hal ini perlu ditegaskan, tambah Bukhori, mengingat mereka juga memiliki hak sama memperoleh bantuan untuk operasional.

Terlebih lagi, sambung anak buah Ahmad Syaikhu ini, sumber dana tersebut berasal dari masyarakat, yakni dari dana jemaah haji.

“Lantas kenapa harus dikhususkan untuk sekolah/madrasah negeri semata? Saya mempertanyakan ini. Kemudian jika memang ada, saya pikir akan sangat bagus sekali,” jelasnya. (*)