Lampung Barat – Sebanyak 47 Pondok Pesantren (Ponpes) di Lampung Barat (Lambar) tahun 2021 diwacanakan tidak lagi menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Minggu (24/1/2021)

Hal itu disebabkan Menteri Agama, Yaqut Cholil, tak lagi menganggarkan dana BOP tahun ini. Sehingga ini dapat mempengaruhi pendidikan santri, karena BOP merupakan salah penunjang kegiatan yang ada di Ponpes.

Dikatakan, Kepala Seksi Papki Kemenag, Lampung Barat, Mukip, mendamping Kepala Kemanag, Maryan Hasan, pihaknya menjelaskan, jika itu masih dalam wacana Kementerian Agama Pusat. Saat ini pihaknya tengah menunggu aturan (undang-undang) agar semuanya jelas.

Nanti setelah turunnya UU semuanya dapat dipastikan, jika benar terjadi dana BOP tak lagi di anggarkan, pihaknya mengharapkan ada pengganti bantuan dalam bentuk lain untuk Ponpes di Lampung Barat.

Kata dia, bantuan untuk Ponpes sampai hari ini masih ada seperti, Bantuan Sapras Bantuan Ustadz-ustadzah dan Beasiswa Santri

Sehingga menurutnya, “bukan dana BOP yang tak di anggarkan tetapi istilah BOP nya saja diganti,” ungkapnya saat dihubungi Translampung.com.

Namun dikutip dari POJOKSATU.id, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI Bukhori Yusuf menyesalkan kebijakan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Penyesalan tersebut disampaikan Bukhori terkait dengan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pendidikan pesantren tidak lagi dianggarkan pada tahun 2021 ini.

“Saya sangat menyesalkan keberpihakan menteri agama pada pesantren, madrasah/sekolah swasta sangat minim selama ini,” ujarnya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Padahal, kata Bukhori, pada tahun 2020 Menag telah menetapkan sebanyak 29.500 Madrasah Diniyah Taklimiyah (MDT).

Kemudian, Pondok Pesantren sebagai penerima bantuan operasional dengan total anggaran sebesar Rp 2,5 Triliun.

Politisi PKS ini menyarankan supaya Menag bisa melanjutkan bantuan pada instansi pendidikan tersebut.

“Caranya memanfaatkan sumber pendanaan yang berasal dari Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN),” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, perlu ada beberapa perbaikan pada regulasi, sehingga memungkinkan pesantren dan madrasah sekolah swasta untuk bisa mengakses dana tersebut.

“Kira-kira ada tidak ya regulasi yang bisa kita perbaiki dalam rangka madrasah/sekolah swasta ini, dimana mereka adalah etalase Menag bisa akses dana SBSN?,”

Hal ini perlu ditegaskan, tambah Bukhori, mengingat mereka juga memiliki hak sama memperoleh bantuan untuk operasional.

Terlebih lagi, sambung anak buah Ahmad Syaikhu ini, sumber dana tersebut berasal dari masyarakat, yakni dari dana jemaah haji.

“Lantas kenapa harus dikhususkan untuk sekolah/madrasah negeri semata? Saya mempertanyakan ini. Kemudian jika memang ada, saya pikir akan sangat bagus sekali,” jelasnya. (*)