MESUJI — Dana Desa merupakan Dana dari Pemerintah Pusat yang disalurkan ke Desa – Desa guna percepatan pembangunan di desa, baik infrastruktur maupun kegiatan pemberdaayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa.

Dana Desa ini bersifat pemberdayaan bukan proyek, yang artinya Botton Up “Dari Desa, Oleh Desa, dan Untuk Desa”. Dimana segala keperluannya berkaitan dengan Pembangunan Desa di rencanakan dan diusulkan oleh Desa, melalui Kewenangan Desa. Untuk merealisasikan Dana Desa tersebut sesuai dengan peruntukannya baik secara juknis dan regulasi baik dari Pusat sampai Daerah.

Untuk itulah di setiap Daerah dari Desa, Kecamatan, sampai Kabupaten dilakukan perekrutan para tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), Tenaga Ahli (TA) yang fungsinya memdampingi Desa baik dari Perencaanan, Penyaluran, Penggunaan dan Petanggung jawaban dana desa (DD) nya.

Dimana dalam melaksanakan tugasnya mendampingi aparatur desa, PLD, PD, dan TA harus saling berkoordinasi dan tidak boleh melanggar ketentuan yang tertuang di dalam lampiran pasal-pasal perjanjian kontrak kerja, yakni tata Prilaku (Code of Conduct) Tenaga Pendamping Profesional yang mengatur tentang larangan atau hal yang tidak dapat dilakukan oleh para pendamping desa tersebut salah satu diantaranya dilarang terlibat kontrak kerja dengan instansi lain.

Selain itu, pendamping desa juga dilarang menerima, meminta, atau meminjam uang dan atau barang sebagai imbalan pengerjaan sesuatu atau kegiatan yang bersumber dari APBDes.

Disamping itu, pendamping desa juga tidak boleh melanggar kode etik tenaga pendamping profesional yang juga tertuang dalam ketentuan perjanjian kontrak kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung yakni diantaranya tidak memaksakan kehendak, tidak manipulatif, dilarang bertindak sebagai suplayer bahan dan alat atau menunjuk salah satu supliyer atau berfungsi sebagai perantara di semua kegiatan Desa yang bersumber dari APBDes.

Dilarang bertindak sebagai juru bayar, dan menyalahgunakan APBDES untuk kepentingan pribadi. Namun, semua itu tidak berlaku di Kabupaten Mesuji, bahkan sangat disayangkan di Mesuji, ada Tenaga Ahli (TA) yang tidak menjalankan tugas sesuai fungsinya. Malah justru menjadi Suplayer dalam kegiatan Pengadaan Seragam untuk pencegahan Covid-19 dan Seragam SDGs Desa yang di koordinir oleh salah satu Tenaga Ahli bernama EKO.

Adapun kegiatan Pengadaan Seragam untuk kegiatan pencegahan Covid-19 dan Seragam SDGs Desa tersebut, tersebar di seluruh Desa di wilayah Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Panca Jaya, Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Rawa Jitu Utara.

Hal itu diungkapkan salah satu Kepala
Desa di Kecamatan Mesuji bagian atas yang tidak mau disebutkan namanya itu mengeluhkan Kualitas baju seragam yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Padahal dengan pagu yang ada itu lanjut sumber, mestinya kualitas baju seragam sudah sangat bagus.

Selain itu, ada juga kegiatan pengadaan Buku Administrasi Desa yang dijual seharga Rp. 1.500.000,- per
paket per-desa, yang juga dilakukan oleh oknum Tenaga Ahli bernama ALIF.

Sama halnya dengan kegiatan pengadaan seragam, dari hasil pantauan media ini, untuk Kegiatan pengadaan Buku Administrasi Desa ini juga dilakukan di seluruh desa yang ada di Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Panca Jaya, Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Rawa
Jitu Utara.

Hal itu diperkuat dengan adanya penuturan salah satu Kepala Desa di Kecamatan Simpang Pematang yang mewanti agar namanya tidak dipublis. Pihaknya pun mengeluhkan kegiatan pembelian buku tersebut. Sebab, buku yang dimaksud sudah dapat di download di internet dan sudah terlampir dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018.

“Kami menysinyalir hampir semua oknum Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Mesuji ikut terlibat dalam kegiatan ini dan menikmati hasilnya bersama-sama. Padahal semestinya mereka melakukan tugas pendampingan dan pengawasan sesuai tupoksinya. Karena mereka sudah di gaji oleh negara melalui kementerian Desa,”ujar sumber media ini.

Selain kedua TA itu ada salah satu Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Way Serdang atas nama Ketut Suwandana yang diduga kuat merangkap jabatan, selain menjadi PDTI, Ketut juga merupakan konsultan di beberapa OPD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Mesuji.

“Ya benar yang bersangkutan selain menjadi PDTI, dia juga menjadi pendamping Baperlahu di Dinas Perkim, Konsultan Perencanaan di Dinas PUTR, dan Tenaga Tehnis di Bappelitbangda Kabupaten Mesuji. Jadi bagaimana mau maksimal kinerjanya dalam melakukan pendampingan di Desa kalau sudah kebanyakan job begitu?,”ungkap salah satu Kepala Desa Di Kecamatan Way Serdang.

Sementara itu, saat akan di konfirmasi terkait hal tersebut, Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Mesuji Vartigo, ketika dihubungi via ponselnya di nomor 0852 6845 XXXX tidak berkenan menjawab panggilan telpon yang dilakukan oleh wartawan media ini.(nara)