TRANSLAMPUNG.COM,KALIANDA – Badan pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lampung Selatan menggelar sosialisasi produk hukum Pilkada serentak tahun 2020.

Kegiatan sosialisasi produk hukum mengundang perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi kepenudaan dan media massa berlangsung di D’Sas Cafe dan Restro yang berada dipinggir Jalan Trans Sumatera Kalianda, Rabu (2/9/2020).

Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi mengatakan tupoksi Bawaslu adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan Penindakan Pilkada serentak tahun 2020. Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri tentu membutuhkan peranan seluruh elemen masyarakat untuk ikut andil dalam melakukan pecegahan pelanggaran diPilkada khususnya di Lamsel.

“Jangan sampai dipilkada lamsel terjadi mony politik. Untuk itu diharapkan, peran seluruh elemen sangat diperlukan untuk menghindari praktik mony politik. Makanya kami Bawaslu perlu melakukan sosialisi produk hukum Pilkada serentak memdatang,” ungkapnya Hendra Fauzi.

Selain melakukan Pencegahan, Bawaslu Lamsel juga ditambahkan dia, dalam fungsinya juga melakukan pengawasan terhadap Pilkada. Dipengawasa, Bawaslu melakukan penindakan pelanggaran berdasarkan peraturan Undang-Undang dan Paraturan Bawaslu.

“Terkait hal itu, kami selaku Bawaslu Lamsel meminta untuk diingatkan jika kami melanggar aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hermansyah mengatakan, dikontes Pilkada memdatang harus jadi milik kita bersama dan menjadi tugas bersama.

“Nah salahsatunya melakukan sosialisasi prodak hukum. Sehingga, Pilkada serentak dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku,” kata dia.

Lebih lanjut, Herman mengatakan selainn melakukan pengawasan terkait pilkada serentak pada tahun ini. Dimana tugas Bawaslu menjadi bertambah ditengah pandemi covid 19 menjadi masuk pengawasan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh penyelenggara yakni pihak KPU pada Pilkada nantinya.

“Pengawasan dilakukan, memgenai secara tehnis pelaksaan apakah menerapkan standar protokol kesehatan atau tidak. Untuk itu, nanti Bawaslu akan dilakukan koordinasi bersama KPU pada saat hari pelaksanaanya” katavdia.

Terkait pengawasan Pilkada dimasa pandemi Covid 19, ditambahkan dia merujuk pada peraturan presiden nomor 11 tahun 2019 tentang penetapan kedarurat kesehatan masyarakat Covid-19 dan merupakan bencana Nonalam penyebaran Covid 19.

“Atas dasar penetapan itu, maka diperlukan langkah luar biasa untuk memgendalikan penyebaran Covid 19 dalam penyelenggaran Pilkada serentak mendatang,” pungkasnya.(Johan)