TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN. Bantuan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) Bulog, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, mulai disalurkan kepada masyarakat.

Dikatakan Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Yusuf, dan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Tubaba Eri Budi Santoso, saat dikonfirmasi translampung.com pada Jumat (01/5/2020) pukul 10.20 Wib. Bahwa banyaknya BCP milik Pemerintah Tubaba adalah 103 Ton.

“Sesuai dengan instruksi Bupati, bahwa dimulai hari kamis (30/4/2020) kemarin, kita mulai menyalurkan bantuan Beras 10 Kg yang berasal dari BCP dengan banyak 103 Ton, yang dimulai dari wilayah utara yakni Kecamatan Gunung Agung di Tiyuh (Desa) Tunas Jaya dan Mulya Jaya,” terang Yusuf.

Diketahui, untuk bantuan Beras selain dari BCP, jelasnya, ada juga yang 600 Ton dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga total 703 Ton Beras yang akan kita bagikan dengan banyak Penerima 70 Persen Kepala Keluarga (KK) dari setiap Tiyuh.

Sementara itu, dikatakan Eri Budi Santoso, bahwa untuk 600 Ton Beras belum dilaksanakan karena itu menyangkut Refocusing dan Realokasi APBD, dan tentunya Pemerintah Eksekutif akan segera melakukan pembahasan dengan DPRD Tubaba, mengenai penggunaan anggaran dalam penanganan Covid 19.

“Untuk BCP itu memang bisa diambil jika keadaan dalam darurat, sehingga bisa segera disalurkan. Namun untuk bantuan lainnya terutama yang bersumber dari APBD, akan segera kita bahas dengan Legislatif. Selain itu tentunya Dinas Sosial juga harus memberikan data para Penerima Bantuan, baik dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos, Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Beras, dan BLT Dana Desa,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi 1 DPRD Tubaba Yantoni mengatakan, bahwa pihak Eksekutif harus segera melakukan pembahasan, dan hari Senin telah kita jadwalnya.

“Yang jelas, kita ingin segera meminta penjelasan, karena apapun bantuannya terutama yang bersumber dari APBD harus dibahas. Selain itu, kita juga ingin tahu Penerima bantuan berupa, by name by address, sehingga fungsi legislasi anggaran dan pengawasan dapat berjalan,” imbuhnya. (D/R)