Lampung Barat – Tegas, Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STIT Multazam Lampung Barat (Lambar) menyebut Rakyat butuh bukti bukan janji, saat menggelar audiensi bersama DPRD setempat dalam rangka turut menolak UU Cipta kerja (Omnibus Law). Senin (18/10/2020)

Sebanyak 30 aktivis PMII Lampung Barat menyatroni Sekertariat Dewan, dalam rangka audensi membahas penolakan UU Cipta Kerja yang telah di tanda tangani DPR RI beberapa waktu yang lalu.

Kedatangan Mahasiswa Islam tersebut diterima oleh enam Anggota Legislatif, yakni Edi Novial.  S. Kom, (Ketua DPRD), Sutikno (Wakil Ketua I), Erwansah. S.H (Wakil Ketua II) dan Heri Gunawan.  S.T Ketua Fraksi Demokrat, Nopiadi. S.Ip (PKS) Anggota serta Erwin Suhendra, SE (Nasdem) angota.

Misbahur Roziqin mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian secara mendalam terkait UU Cipta Kerja, sehingga audiensi ini bertujuan untuk membawa aspirasi masyarakat dan menuntut DPRD Lampung Barat untuk mendukung aspirasi rakyat dan menolak Omnibus Law.

Dia, menyoroti beberapa hal dari UU tersebut yakni Tentang Klaster Ketenagakerjaan, Pendidikan, Amdal/Lingkungan Hidup, Dan Pertanian.

Sehingga banyak hal yang diabaikan dalam pengesahan UU Cipta Kerja Ini. Pertama UU ini dibahas sangat cepat terhitung sejak rancangan UU diajukan Pemerintah Pada DPR RI tanggal 13 Februari 2020 dan disahkan tgl 5 oktober 2020 artinya hanya dalam kurun waktu 7 bulan saja bahkan pembahasan dilakukan ketika DPR-RI melakukan reses di bulan Juli 2020.

Kedua Pembahasan UU menggunkan metode Omnibus Law yaitu mengganti dan atau mencabut beberapa materi Hukum dalam Berbagai Undang Undang hal ini menjadi masalah besar bagi Undang Undang yang sudah ada Indonesia.

Pembahasan sangat ambisius dan mencederai hak-hak Petani,  Buruh, Nelayan,  Masyarakat Adat,  serta kepentingan Rakyat Banyak.

Ketiga Pembahasan UU ini abai terhadap situasi dan kondisi saat ini, “kebijakannya cenderung mementingkan ekonimi dan laju Inflasi namun lupa terhadap hak -hak rakyat atas keamanan dan kesehatan ditengah pandemi Covid 19 yang semakin memburuk di Indonesia Ini” ucapnya.

Dilain pihak, Erwan, salah satu Peserta audiensi sekaligus Ketua Komisariat PMII STIT Multazam Lampung Barat, mengatakan dirinya terus berikhtiar untuk di tampung di gedung DPR RI, pihaknya menegaskan masyarakat tak butuh janji yang tak terealisasi tapi butuh bukti.

“Bebaskan rakyat dari regulasi yang menjerat dan menindas,”harapnya.

Sementera, Ketua DPRD Edi Novial, mengatakan, akan menampung aspirasi aktivis PMII namun terlebih dahulu mengkaji terkait tuntutan beberapa poin hasil audensi tetapi menerima dan akan segera menindak lanjuti segala aspirasi yang sudah disampaiakan kepada wakil rakyat.

“Dirinya akan memperlajari terlebih dahulu poin-poin yang disampaikan mahasiswa islam,” tutupnya.

Untuk diketahui, mengenai tuntutan PMII Lampung Barat, hanya tiga Aleg yang menyatakan sikap atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja yakni, Heri Gunawan ST, Ketua Fraksi Demokrat, Sutikno Wakil Ketua I DPRD Sekaligus Ketua DPC Demokrat Lampung Barat dan Nopiadi., S.Ip (PKS). (Safri)