Jakarta – Terdapat 7.758 kursi kosong dari total daya tampung sekolah negeri tingkat SD, SMP, dan SMA di Jakarta pada penutupan PPDB sistem zonasi tahun ajaran 2020-2021. Data ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana.

Nadiana menjelaskan bahwa terdapat 6.666 kursi kosong dari 99. 392 yang tersedia pada jenjang SD atau 6,71% dari daya tampung yang disediakan. Sedangkan untuk jenjang SMP terdapat 622 kursi kosong dari 79.000 kursi yang tersedia atau 0,79% dari daya tampung yang disediakan. Sementara itu tercatat sebanyak 225 kursi kosong dari 31.964 kursi pada jenjang SMA dan 245 kursi kosong dari 19.233 kursi pada tingkat SMK.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, melalui tanggapannya mengatakan bahwa ini semakin menambah kecurigaan para wali murid mengenai terjadinya kesalahan dalam proses PBDB 2020/2021 DKI Jakarta.

” Itu dari awal implementasi Permendikbud No. 45 Tahun 2019 saja sudah melenceng. Dengan demikian, menurut saya Surat Keputusan Petunjuk Teknis (Juknis) No. 501 Tahun 2020 adalah Batal Demi Hukum. Oleh karenanya pelaksaan sistem seleksi penerimaan siswa baru disekolah negeri di Jakarta harus diulang dan menerbitkan SKPT yang baru dan didasarkan pada ketentuan Permendikbud yang berkeadilan, tranpasaran, dan kredibel ” ujar Arist saat ditemui dikantornya, Rabu (15/07).

Sebelumnya, proses PPDB DKI Jakarta Tahun 2020 banyak menuai protes dari wali murid dikarenakan pemberlakuan sistem zonasi dan batas usia dalam proses penerimaan.

” Ini kan sangat menyedihkan, banyak kursi masih tersedia, sementara puluhan ribu anak saling berebut melalui mendaftar melalui jalur Zonasi Afirmasi, jarak dan inklusi. Demikian juga melalui jalur prestasi non akademik dan akademik nyata-nyata gugur dan tidak dapat diterima hanya karena batasan usia. Ironis sekali ini. Jika tidak segera dibenahi maka ini termasuk merupakan kekerasan negara terhadap hak anak atas pendidikan. Tidak menutup kemungkinan sisa – sisa kursi kosong itu malah nantinya diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. ” tandas Arist.

Karena peristiwa ini, Komnas Perlindungan Anak kembali meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat memerintahkan Gubernur DKI Jakarta agar membatalkan SK Petunjuk Teknis 501 dan memberikan stimulus langsung kepada sekolah-sekolah swasta dan bagi peserta didik yang memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta demikian juga pemberian stimulus biaya internet selama melaksanajan hak atas pendidikan dirumah melalui daring.

” Untuk kepentingan ini kita (Komnas PA-red) membuka posko pengaduan bagi siswa dan orang tua siswa yang dirugikan oleh SK Petunjuk Teknis 501″ tambah Arist.