TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Proses penerimaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dirumah sakit umum HM Ryacudu Kotabumi mendapat kritikan keras dari Sandi Juwita salah satu anggota dewan yang hadir dalam hearing yang dilakukan Komisi IV DPRD Lampura dengan Plt Direktur RSUD HM Ryacudu Dr Syah Indra Lubis, Tim Seleksi penerimaan pegawai BLUD, perwakilan Dinas Kesehatan dan BKPSDM diruang rapat kantor DPRD setempat senin (10/12/2019)

” Saya atas nama anggota DPRD Lampura mengucapkan terima kasih kepada pak Indra selaku Direktur Rumah Sakit Umum Ryacudu beserta jajaran serta adik adik yang datang kesini untuk menyampaikan aspirasi,” ucap Sandi Juwita.

BLUD kata Sandi Juwita, Sebelum BLUD Rumah sakit umum kami komisi IV beberapa tahun yang lalu sudah mengikuti proses akan terlaksanannya rumah sakit menjadi BLUD, bahkan rumah sakit Ryacudu ini mau menjadi rumah sakit tipe B pun ikut dalam pembahasan.

Jadi menurut kami, untuk penerimaan rekrutmen ini kami mohon untuk dievalusi, kenapa saya bilang seperti itu,kalau saya mengingkan bahwa yang menjadi pegawai honor atau pegawai tks orang orang yang berkompeten, maka langkah pertama dulu harus berkompeten dulu pejabat pejabat rumah sakit, baru semuanya akan berjalan dengan baik, kalau pejabatnya tidak sesuai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) bagaiman bisa menjalankan manajemen rumah sakit dan palayan dirumah sakit.

” Mohon maaf pak indra, pak indra menjadi Plt saja tidak diangkat angkat menjadi direktur tetap saja, sudah menjadi masalah karena kebijakan pak indra (plt direktur) terbatas,” tegasnya

” Yang namanya BLUD Manajemen dan keuangan sudah diatur sendiri oleh rumah sakit, dan Pemerintah Daerah mengkoordinasinya saja,” ujar Sandi Juwita

Jadi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan hanya mengkoordinasinya saja, jadi semua tergantung dari rumah sakit, kalau manajemen pendidikan dan SDM nya tidak sesuai gimana bisa bekerja dengan baik. Dan saya melihat mereka yang hadir disini yang tidak lulus tes BLUD adalah yang benar benar bekerja untuk membantu pasien, bahkan disini ada yang membuat logo Rumah sakit pun tidak diterima.

” Oleh karena itu BLUD ini harus transfarasi, tidak boleh lagi manajemen dan rekrutmen rahasia rahasiaan, kami dari DPRD Lampura khususnya Komisi IV dan komisi yang lain akan rapat internal, karena apa orang orang yang membuat rekrutmen ini adalah orang orang dari rumah sakit itu sendiri dan belum tentu dia berpihak kepada semua orang, sindir Sandi Juwita.

Diketahui, para pegawai honorer yang tidak lulus tes pegawai BLUD di rumah sakit umum Ryacudu Kotabumi malakukan protes atas hasil dari penerimaan pegawai BLUD karena disinyalir tidak transfaran.

Menyikapi itu Komisi IV DPRD Lampura yang dipimpin ketua Arnol Alam
memanggil pihak RSUD Ryacudu, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM dan para pegawai yang tidak lulus diruang rapat kantor DPRD setempat.

Dalam kesempatan itu beberapa perwakilan pegawai honorer rumah sakit umum menyampaikan protes mereka karena mereka menilai proses penerimaan pegawai BLUD tidak berjalan dengan benar dan tidak transfaran, menyikapi hal itu Plt Direktur RSUD HM Ryacudu Dr Syah Indra menepis hal itu dan memgatakan jika proses penerimaan pegawai BLUD telah berjalan sesuai dengan aturan, bahkan dirinya mengatakan sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak Pemkab Lampura dalam proses tes penerimaan pegawai BLUD di RSUD HM Ryacudu.

Sementara saat dikonfirmasi Ketua komisi IV Arnol Alam mengatakan, untuk lebih mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pihaknya akan secepatnya memanggil dewan pengawas dan pihak pihak terkait dalam proses penerimaan pegawai BLUD ini, jadi pertemuan ini belum bisa kita simpulkan karena kita masih membutuhkan penjelasan dari dewan pengawas.

Jadi nanti akan kita undang semua, dan kita berharap semuanya dapat hadir, sehingga kita dapat simpulkan jalan terbaik apa yang dapat kita ambil.pugkasnya

Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi IV Arnol Alam didampingi anggota dewan Ali Darmawan, Guntur Laksana, Marlena, Sandi Juwita, Wansori Dan Tabrani Rajab, dihadiri Plt Direktur Rumah Sakit Dr Syah Indra Lubis beserta jajarannya yang juga panitia tim seleksi penerimaan pegawai BLUD, Perwakilan Dinas Kesehatan dan BKPSDM, beberapa ormas dan pegawai honorer yang tidak lulus tes BLUD. (Eka)