Wiyadi Nyatakan Perombakan ASN Pemkot Bandarlampung Dinilai Tabrak Aturan BKN 

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Perombakan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Bandarlampung yang di lakukan oleh Plt. Walikota Bandarlampung M Yusuf kohar pada Senin (9/4) lalu, dinilai melakukan pelangaran aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bernomor: K. 26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negara Sipil sebagai Pelaksana Tugas.

Hal ini di ungkapkan oleh ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi megatakan, jika alasan Yusuf Kohar membuat kebijakan itu untuk mengefektifkan kinerja dan biar tidak ada yang rangkap jabatan, dirinya menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang lucu karena sudah jelas ini melanggara aturan yang ada.

“Kalau alasannya mengefektifkan kinerja seperti ini ya aneh lah.Yang namanya pelaksana tugas itu pasti rangkap jabatan. Pak Yusuf Kohar saja rangkap jabatan, dia menjabat sebagai Plt. Walikota Bandarlampung, dilain sisi dia juga sebagai wakil walikota,” kata Wiyadi,Rabu (11/04/2018).

Politikus PDI P ini menjelaskan berdasarkan data yang diterima dari DPRD Bandarlampung, ada 25 nama yang diduga menabrak aturan BKN.

“Ini data yang kami punya. Ada 25 nama yang kami duga menabrak regulasi. Karena orang-orang ini banyak yang menjadi Plt, padahal asalnya dari instansi yang lain.”jelasnya

Harusnya, lanjut Wiyadi, Plt itu kan harusnya berasal dari instansi yang sama.

“Misalnya begini, berdasarkan data yang kami terima, Kabag Keuangan Pemkot Bandarlampung itu sekarang di Plt-kan, yang mengisi adalah orang dari Diskominfo. Dan anehnya, Kabag Keuangan Pemkot Balam itu sudah ada Plt nya. Itu mah namanya bukan mengisi kekosongan, tapi mengganti orang disuatu jabatan,” tegas Wiyadi .

Dengan adanya hal ini pihak DPRD melalui Komisi I akan menggelar hearing bersama Yusuf Kohar dan pihak DPRD telah mengirimkan surat ke Pemerintah Kota serta pihak DPRD telah menjadwalkan rapat dengar pendapat (hearing) bersama Plt. Walikota Bandarlampung, M Yusuf Kohar pada Jumat (13/4) mendatang.

“Pemanggilan ini  dimaksudkan untuk mempertanyakan dugaan pelanggaran aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bernomor: K. 26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negara Sipil sebagai Pelaksana Tugas,”pungkasnya. (ydn)

News Reporter