Warga Pertanyakan Kasus Bantuan Rehab Rumah di Waykanan

Diterangkan sebelumnya Yanto E, warga Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan meminta aparat penegak hukum, di Way Kanan untuk dapat menindak lanjuti dugaan pungli 35 % yang dilakukan oleh Kepala Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu pada Dana Program Rehabilitiasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RSRTLH ).  Yanto beserta beberapa rekannya yang merasa dizolimi sang  Pj. Kepala Kampung, telah menandatangani pernyataan diatas materai 6000. dengan melampirkan bukti bukti yang mereka anggap cukup sebagai bahan penegak hukum menindaklanjutinya.

“Saya rasa bukti-bukti telah sangat kuat, surat pernyataan telah kami tanda tangani diatas materai 6000, dan kami juga siap untuk dimintai keterangan, akan tetapi kami heran mengapa tidak ada pihak  berkompeten yang mau menindak lanjutinya, dan sekarang Penjabat Kepala Kampung kami itu semakin tinggi dadanya, karena merasa kebal hukum, sementara kami semakin serba salah, karena sudah membuat pernyataan tentang adanya pungli, namun sama sekali tidak ditindak lanjuti, kalau demikian kami mau mengadu kemana lagi,” ujar Yanto E, salah satu warga yang mendapatkan bantuan Rp. 10 juta dari Kemensos RI dalam Program Rehabilitiasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RSRTLH), akan tetapi dipotong 35 % oleh Pj Kepala Kampung. Bahkan sisa uang yang telah dipotong itu (Rp. 6,4 juta .red) kembali dibagi 2 oleh Kepala Kampung Banjar Agung Yon Putra Mega dengan warga yang lain. Sehingga Yanto E hanya mendapatkan Rp 3,2 juta dari semestinya Rp. 10 juta.

Lebih jauh, Yanto E, menjelaskan, pada tanggal 26 Nopember 2015 lalu, ia dan beberapa warga Kampung Banjar Agung lain mendapatkan bantaun rumah tidak layak huni dari kemensos RI, tetapi bukan Rp. 10.000.000, namun Rp. 3.200.000, karena hasil musyawarah tanggal 23  Agustus 2015 bagi yang menerima bantuan harus siap dipotong 35 %, atau penerima bantuan hanya berhak menerima Rp. 6.400.000.

“karena memang kami sangat membutuhkan uang, walaupun dipotong kepala 35 %, yang katanya 5 % untuk perangkat Kampung dan 30 % untuk Kepala Kampung dan Atasannya, kami tetap terima, namun setelah uang yang telah dipotong itu dibagi bagi lagi dengan orang yang seharusnya tidak menerima, saya jadi tidak terima, dan meminta keadilan pada semua pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, ( Polisi dan kejaksaan red )” ujar Yanto, E

Pages: 1 2 3 4
News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.