Warga Pertanyakan Kasus Bantuan Rehab Rumah di Waykanan

translampung.com – Masyarakat Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu Way Kanan benar-benar dibuat geram terkait mangkraknya kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh Pj Kakam Banjar Agung Baradatu. Pasalnya masyarakat telah menyampaikan pengaduan ke Pilres Way Kanan sudah lebih dari 3 bulan, namun walaupun sudah ada polisi yang turun ke lapanhan, hingga kemarin (8/5) Pj Kakam tersebut masih terlihat santai saja.

“Kami heran, Polisi sudah turun, dari Inspektorat juga sudah turun, akan tetapi bukannya peningkatan hasil laporan kami yang kami dengar, melainkan, isu yang berkembang bila pengaduan kami itu ada udang dibalik batu, karena di Kampung kami akan ada pemilihan Kepala kampung, padahal, kasus yang kami adukan ini sama sekali tidak ada sangkutannya dengan pilkam, karena Penjabat Kepala Kampung kami itu, telah memotong dana bantuan program bantuan untuk rumah tidak layak huni dari Kementerian Sosial, dengan jalan memotog bantuan hingga 35% dari yang diterima masyarakat, dan lebih dari itu, dari 5 kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan, baru 3 kelompok yang telah disalurkan, 2 kelompok lainnya walaupun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Way Kanan menyatakan uangnya telah dikucurkan akan tetapi masyarakat belum menerima uang bantuan tersebut,” ujar Siwa, Tokoh masyarakat dan Anggota BPK Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu.

Lebih jauh Siwa, menerangkan, pada tanggal 4 Mei lalu, ada 2 mobil Inspektorat Way kanan yang turun ke Kampung Banjar Agung, akan tetapi para petugas tersebut bukannya bertanya kepada masyarakat, melainkan datang ke rumah Kepala Kampung, lalu kepala Kampung yang mengumpulkan masyarakat yang pro terhadap dirinya.

“Mestinya kalau mau fair, bapak bapak petugas itu mendatangi masyarakat yang mendapatkan bantuan dan dipotong oleh Pj Kakam, bukan meminta kakam mengumpulkan masyarakat. Sebab tentu masyarakat yang dikumpulkan itu adalah warga yang pro ke kebijakan Kakam. Padahal kami sudah menunggu panggilan, namun kami sama sekali tidak dipanggil. Terakhir kami dengar masyarakat yang datang itu diminta oleh petugas untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan mereka telah menerima bantuan sesuai dengan yang seharusnya, dan tidak dipotong,” ujar Siwa.

Pages: 1 2 3 4
News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.