Warga Bakauheni Tuntut Keadilan, Agar Dana Pembebasan Lahan Dibayarkan

0
484
views

KALIANDA – Puluhan warga Desa Bakauheni, Lampung Selatan yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Lamsel berunjukrasa untuk menuntut keadilan atas pembebasan lahan milik warga Dusun Cimalaya, Desa Bakauheni, agar segera dibayarkan.

Selain itu juga, mereka menuntut agar memproses secara hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum terkait pembebasan lahan di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lamsel dan meminta DPRD serta Bupati setempat dapat turun menyelesaikan kasus lahan di Desa Bakauheni tersebut.

Ketua GMBI Lampung Selatan Heri Prasojo, dalam orasinya menyatakan pengelolaan tanah di Desa Bakauheni merupakan milik masyarakat yang telah menduduki sejak tahun 1917. Bahkan, pada proses pembebasan lahan independen dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah memverifikasi terkait nama-nama atas tanah yang akan diganti rugi untuk pembangunan Jalan Tol Tans Sumatera (JTTS) hingga proses pembagian buku rekening yang dibuat oleh instansi terkait. Namun, pada saat masyarakat akan mengambil uangnya di Bank tidak bisa dilakukan dengan penjelasan oknum Bank dan BPN ini merupakan uang lewat.

“Jadi, uang yang ada di rekening milik masyarakat dibekukan. Akibatnya, masyarakat sangat dirugikan. Untuk itu, kami meminta kepada Bupati Lamsel untuk dapat turun melakukan penyelesaian kasus lahan milik warga Desa Bakauheni dengan memanggil instansi terkait pembebasan lahan tersebut. Sebab, kami menduga ini ada permainan oknum BPN dan tim pembebasan lahan pembangunan JTTS,”ujar dia.

Menanggapi aksi GMBI Lampung Selatan, Bupati Lamsel Zainudin Hasan, menyatakan dirinya sangat prihatin sekali terhadap masyarakat Desa Bakauheni yang telah di zolimi. Oleh karena itu, diharapkan para pegawai BPN juga tidak nakal.

“Insya Allah, dengan cara yang elegan persoalan ini bisa diselesaikan. Untuk itu, saya juga akan bersilaturahmi lebih dahulu dengan Kepala BPN Lampung Selatan dalam waktu dekat ini. Bahkan, di Kementerian PU dan pihak Bank juga bisa duduk bersama dalam penyelesaian masalah pembebasan JTTS ini agar bisa tepat waktu,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pengukuran BPN Lampung Selatan Wahyono, menjelaskan kepada masyarakat Desa Bakauheni dapat melakukan gugatan ke Pengadilan dalam persoalan ini. Sebab, semua data-data mengenai pembebasan JTTS sudah diserahkan ke Pengadilan.

“Untuk masalah penyelesaian sengketa lahan pembebasan JTTS kini menjadi ranah Pengadilan. Jadi, silahkan lakukan guggatan ke pengadilan untuk penyelesaianya sengketa lahan pembebasan JTTS,”pungsnya. (johan)

LEAVE A REPLY